SERANG – Penyidik Subdit II Fiskal Moneter Devisa (Fismondev) dan Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Banten telah melayangkan surat panggilan kepada Maryani. Politikus Partai Golkar itu akan diminta keterangannya terkait dugaan pencemaran nama baik calon gubernur Banten Rano Karno.
“Belum ada pemeriksaan saksi, tapi pemanggilan sudah kita layangkan untuk klarifikasi,” kata Kasubdit II Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Zaenal, Minggu (5/3).
Zaenal belum bisa memastikan waktu pemeriksaan terhadap oknum anggota DPRD Kabupaten Serang itu. “Kebetulan anggota saya yang melayangkan panggilan, baru ikut pelatihan (pencegahan dan penindakan-red) tipikor. Saya belum tanya lagi,” ujar mantan kapolsek Cipocokjaya itu.
Perwira menengah polisi itu beralasan, laporan kuasa hukum Rano Karno, Azis Fahri Pasaribu, sejak Senin (13/2) baru ditindaklanjuti karena pihaknya masih fokus pada pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Banten (Pilgub) Banten 2017. Apalagi, proses Pilgub Banten itu saat ini memasuki tahap awal proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita masih terfokus pada pengamanan pilkada, tapi kita sudah panggil terlapor,” jelas Zaenal.
Dugaan pencemaran nama baik Rano Karno dilakukan anggota DPRD Kabupaten Serang Maryani melalui pesan WhatsApp (WA) di grup DPRD Kabupaten Serang. Pesan Maryani berisi mutasi jabatan Okti yang disebutkan menjadi kepala Dinas Pendidikan Cabang Pandeglang. Okti masih golongan IIId dan nonmuslim.
Rano Karno dituduh sebagai dalang penempatan Okti, pindahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang masih golongan IIId. Rano Karno juga dikatakan memiliki kepentingan politik atas hubungannya sebagai calon gubernur petahana dengan kalangan PNS tenaga pendidik, serta anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Soal tuduhan terhadap Rano Karno itu, Azis Fahri Pasaribu meminta, Maryani dapat membuktikan isi pesan yang dia sebar melalui WA grup DPRD Kabupaten Serang. Maryani dilaporkan melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dan Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana.
“Jika dia (menyebut Maryani-red) tidak bisa membuktikannya, itu fitnah. Klien kami merasa terganggu maka kami melaporkannya sekaligus ingin melakukan klarifikasi,” tegasnya.
Maryani ketika dikonfirmasi menyangkal laporan kuasa hukum Rano Karno yang dialamatkan kepadanya. “Ibu (menyebut dirinya-red) belum mengerti. Sama sekali belum mengerti. Nanti, kalau Ibu sudah mengerti, Ibu kabari ya,” katanya melalui telepon seluler pada Kamis (16/2). (Merwanda/Radar Banten)
