SERANG – KPU Provinsi Banten selaku pihak termohon dalam sengketa Pilgub Banten di Mahkamah Konstitusi (MK) diharuskan menyerahkan jawaban tertulis pada Senin (20/3) atau satu hari jelang dilaksanakan sidang lanjutan. KPU Banten memiliki waktu empat hari untuk menyiapkan jawaban secara tertulis atas gugatan yang diajukan pasangan calon (paslon) Rano-Embay yang telah disidangkan pada Kamis (16/3) kemarin.
Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengaku, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi (rakor) internal pelaksanaan sidang pertama sengketa Pilgub Banten 2017. “Saat ini kita sedang mempersiapkan jawaban tertulis dan alat buktinya. Nanti akan kita serahkan ke MK pada Senin mendatang,” kata Agus kepada Radar Banten melalui sambungan telepon, Jumat (17/3).
RelatedPosts
Sesuai perintah Hakim MK, sidang lanjutan sengketa Pilgub Banten digelar pada Selasa (21/3) pukul 13.00 WIB dengan agenda mendengar jawaban termohon (KPU Banten), keterangan pihak terkait (paslon WH-Andika), dan pengesahan alat bukti. Untuk penyerahan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait paling lambat diterima MK pada Senin (20/3) pukul 10.00 WIB.
Agus menuturkan, jawaban tertulis yang sedang disusun KPU nantinya akan disampaikan oleh pengacara KPU (Art & Partner Law Firm). “Jawaban tertulis kami masih dalam proses, intinya menjawab semua gugatan pihak pemohon yang meminta pada MK untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor: 08/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 tertanggal 26 Februari 2017,” ungkapnya.
Senada, Komisioner KPU Banten Syaeful Bahri mengakui rapat evaluasi internal KPU Banten dilakukan di salah satu hotel di Jakarta, sebagai persiapan menghadapi sidang kedua sengketa Pilgub Banten. “Iya benar, kami sekarang masih di Jakarta, melakukan evaluasi internal untuk menyusun jawaban tertulis KPU sebagai pihak termohon. Kami tentu saja harus siap dan dapat mempertanggungjawabkan proses dan hasil Pilgub Banten yang berintegritas dan akuntabel,” jelasnya.
Dalam rapat evaluasi internal dan penyusunan jawaban tertulis, lanjut Syaeful, KPU belum melibatkan pengacara yang membela KPU. “Persiapan internal dulu, nanti setelah jawaban tertulis selesai disusun, kami akan koordinasi dengan pengacara yang akan membela kami,” ungkapnya. (Deni S/Radar Banten)
