SERANG – Pemprov Banten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten akan menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) mulai 10, 11, 12, 13 dan 17 April 2017 mendatang.
Percepatan infrastruktur untuk percepatan dan pemerataan pembangunan menjadi tema besar dalam musrenbang 2017 tersebut.
Hal ini dikarenakan, Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan porsi cukup besar dalam pembangunan proyek strategis nasional (PSN) hingga 15 proyek yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Banten Hudaya Latuconsina pada Jum’at (6/4) di KP3B, Curug, Kota Serang.
Hudaya mengungkapkan, pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dalam semua bidang kehidupan. Menurutnya, setiap akan melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang berkualitas dari hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan dan proses penyusunannya diselenggarakan secara partisipatif bermusyawarah untuk mufakat tentang prioritas pembangunan guna menjamin kesinambungan pembangunan.
“Nah, tema Musrenbang provinsi kali ini memang difokuskan pada percepatan infrastruktur. Karena saat ini Provinsi Banten sedang banyak dilakukan pembangunan di bidang infrastruktur, baik itu yang dilakukan pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun provinsi itu sendiri. Maka perlu dilakukan musyawarah untuk penyelarasan,” papar Hudaya.
Oleh karenanya, lanjut Hudaya, berdasarkan undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah baik yang bersifat tahunan, menengah maupun jangka panjang dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan teknokratis, politis, bottom-up, top down dan pendekatan partisipatif.
Kemajemukan pendekatan ini, lanjut Hudaya, dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perlu disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan.
Musrenbang Provinsi Banten merupakan tahapan dalam penyusunan RKPD yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan Perangkat Daerah, Pokok – Pokok Pikiran Dewan dan Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi Gubernur 2017 – 2022, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen Rancangan RKPD Tahun 2018.
Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) perencanaan pembangunan Provinsi Banten dapat berperan serta aktif di dalam proses perumusan perencanaan pembangunan di Provinsi Banten.
“Tujuan Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 diantaranya adalah menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat melalui Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan atau sebelum Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan, mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi, membahas dan menetapkan usulan Renja PD yang telah mengakomodir Musrenbang Kabupaten/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah diparipurnakan yang merupakan kewenangan tingkat Provinsi, menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan,” jelasnya.
Hudaya mengatakan, hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Banten Tahun 2017 diantaranya meliputi kesepakatan kegiatan perangkat daerah (PD) yang telah mengakomodir hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan kewenangan tingkat Provinsi, kesepakatan terhadap Rancangan Renja PD Tahun 2018 beserta program, indikator, target dan prakiraan maju rencana tahun 2019, mendapatkan masukan dari para stakeholders terhadap penyempurnaan Renja PD, kesepakatan terhadap kegiatan prioritas dan unggulan PD yang selaras dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional, kesepakatan Usulan Kegiatan yang akan dibawa ke Forum Musrenbang Nasional Tahun 2017 dan dokumen Rancangan RKPD Tahun 2018 yang telah diselaraskan sebagaimana poin 1 sampai 5.
“Pembukaannya dilaksanakan Senin (10/4/2017) dengan agenda penyampaian arahan dari Empat Menteri dan Lembaga Legislatif di Hotel ALLIUM, Kota Tangerang. Penjabat Gubernur akan memberi sambutan, arahan sekaligus membuka kegiatan Musrenbang 2017 nanti.” tutup Hudaya.
Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan kembali menegaskan, berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional di provinsi banten, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.
“Kita tetap fokus agar proyek-proyek strategis ini dapat menjadikan banten ke arah yang lebih baik lagi,” ucapnya. (Bayu Mulyana / coffeandchococake@gmail.com)
