SELAIN Pemprov Banten, kabupaten kota di Banten juga meraih opini WTP. Daerah yang mendapat WTP adalah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten T Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap undang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Kabupaten kota tersebut mempertahankan WTP tahun lalu, sedangkan dari WDP ke WTP adalah Kabupaten Pandeglang,” ujar Ipoeng saat acara penyerahan predikat opini di aula BPK perwakilan Banten, Rabu (31/5).
Sementara untuk Kota Serang, kata Ipoeng, belum bisa menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya. Keterlambatan tersebut karena Pemkot Serang baru menyerahkan laporan pada 6 April lalu. “Kota Serang terlambat menyerahkan berkas, sekarang masih proses (pemeriksaan). Kami belum berwenang memberikan informasi. Sepanjang belum diberikan kami tidak boleh memberitahukan ke publik,” katanya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyambut baik raihan opini WTP yang diterima Pemkab Serang untuk kali keenam secara berturut-turut, terhitung sejak 2011. Menurut politikus Golkar itu, menjadi keharusan Pemkab menyajikan laporan yang transparan dan dapat dipertangungjawabkan sesuai tata cara aturan yang berlaku. “Alhamdulillah, ini keenam kalinya kita meraih WTP,” ujar Tatu.
Kata Tatu, Pemkab sudah menggunakan sistem akuntansi akrual. Dengan kembali diraihnya WTP, menurut Tatu, berarti Pemkab dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran terkait pelayanan terhadap masyarakat. Ia berharap, prestasi yang diraihnya dapat dipertahankan. “Bila perlu kualitasnya ditingkatkan,” imbaunya.
Namun, Tatu menyayangkan opini WTP yang diraihnya tahun ini menyimpan catatan. Yakni, persoalan sharing biaya interchange yang belum mampu diselesaikan pihak industri. “Sharing anggaran dari industri ini menjadi catatan raihan opini WTP dari BPK. Lainnya, harus sedikit kami sempurnakan,” kata Tatu yang juga ketua PMI Banten.
Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Nuralita mengatakan, WTP merupakan hasil kerja keras dan pembinaan yang dilakukan BPK terhadap daerahnya. Ini adalah raihan pertama dari 12 tahun predikat opini keuangan daerah yang selalu mendapat WDP dan disclaimer. “Dua belas tahun Pandeglang karak ayeuna (baru sekarang-red) WTP,” katanya.
Irna menjelaskan, pihaknya terus melakukan perbaikan, melakukan rencana aksi pada tiap-tiap OPD untuk menyajikan laporan dengan kertas kerja agar semakin baik. “Bertahap tapi pasti berdasarkan rencana aksi dari kami. Alhamdulillah, kami mendapatkan apresiasi,” katanya.
Bupati Lebak Iti Octavia Jaya Baya mengatakan, raihan opini WTP dari BPK berkat bimbingan BPK yang melakukan pembinaan. “Ini adalah bukti kerja kami untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya.
Walikota Cilegon Tb Iman Aryadi mengatakan, raihan opini WTP dari BPK merupakan yang kali ketiga. Tahun ini, Pemkot Cilegon mempertahankan WTP. “Saya kira semua daerah ada catatan. Tapi, tentu yang ketiga ini apa yang menjadi catatan BPK tidak terulang lagi di OPD,” katanya.
“Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Catatannya memang nilainya kecil, tapi ke depan tidak terulang. Opini WTP ini harus dipertahankan karena mempertahankan lebih sulit ketimbang menaikkan dari WDP ke WTP,” tambah Iman.
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, raihan opini WTP merupakan raihan kesepuluh secara berturut. Setiap capaian prestasi diharapkan meningkatkan semangat dan etos kerja seluruh aparatur Pemkot Tangerang dalam memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. “Pemkot Tangerang ke depan juga akan terus memperkuat sistem akuntabilitas, di mana setiap sistem atau perangkat pendukung laporan keuangan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya,” katanya.
Ke depan, kata Arief pihaknya, akan terus mengembangkan sistem keuangan daerah. Mulai dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi, Evaluasi dan Pelaporan (Sievlap) serta Sistem Akuntansi Akrual (Spektra). “Ini dilakukan sebagai wujud tata kelola keuangan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta amanah dari reformasi keuangan negara,” katanya Arief.
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengapresiasi seluruh jajaran OPD yang berlaku bijak dan bertanggung jawab menggunakan APBD yang merupakan uang rakyat. “Diraihnya wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan hasil kerja kita semua dalam menggunakan dana rakyat. Dana tersebut digunakan secara tepat untuk meningkatkan pembangunan Kota Tangsel yang dalam tahap pertumbuhan,” katanya.
Meski begitu ia mengakui, ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Airin berharap, predikat tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan pembangunan Kota Tangsel.
Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengucapkan syukur meraih WTP sembilan kali berturut-turut. “Ini merupakan hasil kerja keras kita semua,” paparnya.
Dijelaskannya, tahun ini merupakan tahun terberat bagi Kabupaten Tangerang untuk mempertahankan WTP dengan adanya perubahan sistem dari berbasis kas ke sistem berbasis akrual. “Semua yang menjadi catatan dari BPK menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut.” terangnya. (Fauzan D-Firdaus R-Nizar S/RBG)
