SERANG – Sembilan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten terancam mendapatkan sanksi pemecatan akibat terlibat kasus narkoba dan tidak disiplin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta menjelaskan, sembilan PNS tersebut sudah diproses melalui rapat disiplin. Dan saat ini masih dalam pembahasan Badan Kepegawaian Daerah.
“Belum tuh (soal pemecatan), (masih) proses. Prosesnya begini kan ada disiplin pegawai, ada rapat-rapat, sedang digodog di BKD, rapat disiplin itu bukan satu dua orang, kasusnya pun mungkin pelanggaran disiplin, kawin lagi gak bilang, terus macem-macem lah berdasarkan laporan,” ujar Ranta setelah rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, Jumat (7/7).
Soal beredarnya informasi pemecatan dua PNS akibat narkoba, Ranta mengaku mendengarnya namun tidak melihat secara langsung. “Saya gak merhatiin medsos-medsos itu, katanya ada yang dipecat gara-gara narkoba,” ujar Ranta.
Soal informasi itu, Ranta menegaskan informasi tersebut tidak benar. Pemprov Banten belum melakukan pemecatan terhadap pegawai. “Sembilan orang, ada memang yang kasus narkoba, tapi belum kita putuskan kasus lama atau baru,” ujarnya.
Terkait organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja tempat sembilan PNS tersebut bekerja, Ranta mengaku lupa. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
