SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berusaha mengentaskan masalah pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, angka pengangguran di Provinsi Banten mengalami kenaikan.
Dari jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebesar 5,08 juta orang, turun sekitar 11 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016.
Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 8,92 persen menjadi 9,28 persen. Angka pengangguran naik 0,36 persen.
TPT lulusan pendidikan tertinggi SMK menempati posisi tertinggi dibanding dengan jenjang pendidikan lain yaitu 14,25 persen pada Agustus 2017.
Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Banten berstatus buruh karyawan (2,8 juta orang). Jumlah pekerja formal di Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal.
Data tersebut menjadi alasan Pemprov Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten untuk terus berupaya dalam mengentaskan pengangguran di Banten. Salah satu upaya yakni menggelar Job Fair (bursa kerja).
Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi mengatakan, job fair merupakan salah satu upaya dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Banten yang kini masih tinggi. Terlebih menurut data BPS, pengangguran di Banten masih berada di angka 462.000 orang.
“Angka pengangguran di Banten masih tinggi bahkan masuk empat besar secara nasional. Job fair merupakan salah satu upaya untuk bisa menekan tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten,” kata Alhamidi.
Diketahui, pada Agustus lalu Pemprov Banten menyelenggarakan Job Fair dengan total lowongan kerja sebanyak 12.072 pelamar. Bahkan perusahaan yang ikut meramaikan kegiatan itu juga ada yang langsung melakukan seleksi dan melakukan rekruitmen terhadap calon tenaga kerja baru.
“Berdasar pada job fair lalu, setidaknya ada 12 perusahaan yang langsung melakukan seleksi di tempat dan ada juga 20 perusahaan dari forum HRD Kota Tangerang dan Kota Tangsel yang langsung melakukan rekruitmen tenaga kerja,” ujarnya.
Dijelaskan Alhamidi, tingginya angka pengangguran di Banten disebabkan karena pendidikan formal yang belum mampu menjawab kebutuhan pangsa pasar perusahaan. Selain itu, rendahnya kualitas SDM juga menjadi faktor masih tingginya angka pengangguran tersebut.
“Pendidikan formal belum mampu menjawab kebutuhan pangsa pasar sehingga di akhir tahun ajaran, pengangguran selalu menunjukkan angka yang cukup tinggi. SDM kita juga masih belum bisa bersaing dengan yang lain, tercatat pekerja kita rata-rata hanya lulusan SMP kebawah,” katanya
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menargetkan dalam dua tahun ke depan angka pengangguran di Banten bisa turun.
“Di kita itu masih ada pengangguran hampir 800 ribu orang, ini tentu jadi persoalan. Nah bagaimana kita urung rembug, paling tidak dua tahun kita bisa tekan angka pengangguran ini,” kata WH.
Dijelaskan WH, masih tingginya angka pengangguran di Banten disebabkan karena adanya disorientasi mengenai mata pencaharian masyarakat. Ia bercerita, jika dulu masyarakat masih mau untuk bekerja sebagai petani, namun sekarang hal itu sudah jarang ditemukan kembali.
“Dulu potensi pertanian di Banten itu sangat tinggi tapi sekarang ditinggal para pemudanya, sekarang mereka lebih pengin cari kerja di perusahaan daripada bertani. Ini yang harus kita coba cari terobosan agar bisa menekan angka pengangguran,” jelasnya.
Ia juga meyakini jika kemampuan tenaga kerja lokal bisa bersaing dengan para tenaga kerja dari luar negari.
“Pekerja luar sebenarnya skillnya kalah dengan yang dari lokal, tapi karena mereka punya perusahaan mereka ini akhirnya yang diprioritaskan. Nah paling enggak separuh lah bisa diterima untuk mengentaskan angka penggangguran,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta instansi pemerintah selain Disnakertrans bisa ikut berkontribusi untuk mengentaskan angka pengangguran di Provinsi Banten.
“Seharusnya dinas padat modal harus bisa melaksanakan itu, dinas pertanian ataupun dinas lainnya juga harus membantu,” ujarnya. (ADVERTORIAL/DISNAKERTRANS PROVINSI BANTEN)
