SERANG – Diduga melanggar Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3, ayat 4,5 dan 7, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP).
Koordinator JRDP Nana Subana menjelaskan, sesuai pasal tersebut Ranta dinilai telah melakukan tindakan tidak mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabidan, kesadaran, dan tanggung jawab, tidak mengutamakan kepentingan negera daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
“Kami menilai pelanggaran yang dilakukan oleh Ranta Soeharta adalah pelanggaran disiplin tingkat berat,” ujar Nana saat memberikan keterangan pers di salah satu cafe di Kota Serang, Selasa (30/1).
Lebih rinci Nana menjelaskan, pelanggaran Ranta adalah dengan melakukan upaya politik untuk menjadi salah satu calon Kepala Daerah Kota Serang. Menurutnya, selama beberapa bulan terakhir, Ranta sering terlihat melakukan aktifitas politik dengan mendekati dan mendatangi sejumlah partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Selain itu, wajah Ranta sebagai salah satu bakal calon pun terpampang dan tersebar luas di spanduk atau baligho.
“Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, diatur beberapa hal. Pasal 11 hurup c menyatakan bahwa hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik,” papar Nana.
Nana melanjutkan, kemudian, dalam surat edaran B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 menjelaskan, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Dalam surat itu, PNS pun dilarang memasang spanduk atau baligho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian, PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
“Kenyataanya, hasil kajian kami selama dua bulan terakhir, Ranta melakukan pelanggaran itu,” katanya.
Menurut Nana, JRDP pun akan mengawal persoalan ini hingga keluar keputusan dari Komisi ASN. Selain itu, JRDP pun telah melayangkan surat kepada Gubernur Banten Wahidin Halim terkait pelanggaran tersebut.
Sementara itu, Sekda Banten Ranta Soeharta saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui ada laporan ke Komisi ASN atas dirinya. Karena itu, Ranta pun enggan menanggapi banyak informasi tersebut.
“Saya belum tahu tuh, ia tah,” kata Ranta usai menghadiri rapat paripurna tentang jawaban gubernur Banten atas tanggapan fraksi terhadap tiga raperda usul gubernur di depan ruang rapat paripurna DPRD Banten hari ini.
Ranta mengaku menyerahkan sepenuhnya terhadap keputusan gubernur. “Tadi pak gubernur ngomong apa? saya kan batal majunya,” kata Ranta di dalam kendaraan dinasnya.
Gubernur Banten Wahidin Halim saat dimintai tanggapan oleh awak media mengaku belum mengetahui adanya laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Ranta Soeharta.
“Gak ah saya gak tahu,” kata WH.
Saat dijelaskan dugaan bentuk pelanggaran yang dilakukan Ranta, Mantan Walikota Tangerang tersebut menilai hal tersebut tidak menyalahi aturan. “Yah nyalon gak jadi, gak menyalahi itu,” katanya singkat. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
