LEBAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi dana untuk kampanye pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna dalam acara Rapat Koordinasi Dana Kampanye yang dilaksanakan di Kantor KPU Lebak, Rabu (7/2).
“Kita (KPU-red) akan segera menerbitkan surat keputusan (SK) terkait pembatasan penggunaan dana saat kampanye oleh calon bupati dan wakil bupati,” katanya usai rapat koordinasi dana kampanye di kantor KPU Lebak.
Menurutnya, pembatasan dana kampanye akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta, standar biaya daerah, bahan kampanye, cakupan wilayah dan letak geografis serta logistik dan manajemen kampanye.
“Calon tidak boleh menerima sumbangan dari pihak yang tidak berbadan hukum atau tidak jelas mengenai identitasnya. Sumber dana kampanye yang diperbolehkan berasal dari kantong calon sendiri, partai pengusung atau lembaga lainnya yang mempunyai badan hukum,” katanya.
Agus menambahkan, sumbangan tersebut juga ada batasnya, kalau sumbangan dari partai pengusung tidak boleh lebih dari Rp 755 juta dan untuk sumbangan dari lembaga yang mempunyai badan hukum tidak boleh lebih dari Rp 75 juta.
“Jika diketahui melebihi batas yang ditentukan, dana tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah daerah atau masuk ke kas daerah,” tukasnya. (Omat/twokhe@gmail.com)
