SERANG – Program kesehatan gratis yang digagas oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy akhirnya terintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.
Kepastian itu terungkap setelah Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan pertemuan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris dan sejumlah direksi BPJS Kesehatan lainnya di kantor Gubernur Banten, KP3B, Rabu (21/3).
Kepada awak media, mantan Walikota Tangerang tersebut menjelaskan, Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan akan melakukan validasi data warga miskin yang akan mendapatkan program tersebut.
Hasil validasi data tersebut yang akan menjadi acuan untuk mengcover biaya kesehatan melalui sistem premi. Selain memvalidasi warga miskin, Pemprov Banten pun akan melakukan kajian terkait kemampuan anggaran pemerintah untuk mengcover premi tersebut.
“Jadi kita sepakat itu. Mau nolong warga masa tidak boleh,” ujar Wahidin Halim.
Lebih rinci WH menjelaskan, praktik integrasi program kesehatan gratis dan BPJS Kesehatan itu pemerintah daerah akan membiayai masyarakat saat mereka sakit, dengan syarat ada KTP Banten.
Pria yang akrab disapa WH itu pun berharap peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota untuk turut mendorong pembiayaan kesehatan untuk warganya yang tidak mampu. “Kan sebagaian sudah jadi tanggung jawab kota dan kabupaten. Dari kita sejauh ini kan sudah 127 ribu orang (miskin) sudah ditanggung,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sigit Wardojo mengaku akan segera melakukan validasi data warga miskin dengan instansi terkait seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota. “Dari 2,1 juta orang yang belum BPJS itu bukan orang miskin semua. Sekarang saya akan memilah per kabupaten kota ada berapa. Semoga dalam 2 hingga 3 hari ini selesai,” ujar Sigit. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
