JAKARTA – Aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial (medsos). Sebab, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengatur secara ketat terhadap enam aktivitas ujaran kebencian barkategori pelanggaran disiplin ASN.
Semua itu diatur dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99 yang dikeluarkan kemarin (4/6). Surat tersebut telah dikirim ke semua pimpinan instansi di pusat dan di daerah.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan, posisi ASN seharusnya menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Untuk itu mereka perlu menjaga situasi serta kondisi yang tertib dalam melaksanakan tugas. ”Melaui surat edaran tersebut diharapkan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk membina dan mengawasi seluruh PNS, termasuk calon PNS,” tuturnya, Senin (4/6).
Pembinaan yang dilakukan di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan daerah tersebut bertujuan untuk tetap menjaga integritas dan loyalitas ASN dalam bernegara. Selain itu, pembinaan juga merujuk pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. ”ASN dilarang menyebarluaskan berita yang berisi ujaran kebencian mengenai suku, agama, ras dan antargolongan (SARA),” ungkap Bima.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Mohammad Ridwan menambahkan jika rnam aktivitas yang termasuk ujaran kebencian merupakan sari dari UU 5/2014, PP 42/2004, dan PP 53/2010. ”Untuk memudahkan PPK menjatuhan sanksi hukuman disiplin,” tuturnya. PNS yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian, menurut Surat Kepala BKN tersebut, masuk dalam pelanggaran disiplin dan akan dihukum sesuai undang-undang.
Lebih lanjut, surat tersebut menjabarkan macam-macam tindakan yang termasuk dalam pelanggaran. Misalnya saja menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan di media sosial atau pun media lainnya yang berkenaan tentang kebencian terhadap NKRI dan SARA. Tindakan lainnya adalah mengadakan kagiatan yang mengerah pada pebuatan menghina, menghasut, memprovokasl, dan membenci NKRI dan SARA. Bahkan mengikuti acara yang bernada membenci NKRI dan mengarah SARA. Di media sosial pun harus berhati-hati sebab membenarkan denga memberikan love, retweet, regram, atau komentar terhadap status negatif juga termasuk pelanggaran.
Jika melanggar, lanjut dia, ASN bisa mendapatkan hukuman disiplin dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan. ”Sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti oleh Kementerian atau Lembaga misalnya di Undip dan Pemda Kalbar,” tutur Ridwan. (jpg/alt)
