TIRTAYASA – Aliran air Sungai Ciujung di wilayah Kecamatan Tirtayasa diduga tercemar limbah industri. Air sungai menghitam dan menimbulkan bau menyengat. Pencemaran limbah pun dinilai sudah menjadi budaya di wilayah tersebut.
Pantauan Radar Banten, Sabtu (21/7), warna air Sungai Ciujung di wilayah Kecamatan Tirtayasa berwarna hitam pekat. Permukaan air juga tampak berminyak dan tercium bau menyengat.
Sekretaris Desa Tengkurak Hendra Saputra mengatakan, kondisi air sungai yang menghitam di wilayahnya sudah berlangsung hampir dua bulan. Hendra menduga, air sungai tercemar limbah industri di wilayah Serang Timur. “Kayaknya limbah dari pabrik di Kragilan sama Cikande,” dugaannya.
Kata Hendra, air sungai di wilayahnya tercemar limbah setiap tahun. Terutama pada musim kemarau. Volume air yang rendah mengakibatkan cairan limbah mengendap dan mendominasi di Sungai Ciujung. “Kalau musim hujan, limbahnya enggak kerasa karena airnya tinggi,” terangnya.
Menurut Hendra, Sungai Ciujung harus dinormalisasi. Sedimentasi lumpur di dasar sungai, dinilainya, sudah tinggi sehingga menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar. “Air sungai yang seharusnya ke laut, tertahan oleh endapan lumpur,” ujarnya.
Akibat dari pencemaran itu, banyak warganya yang merasa dirugikan. Soalnya, kata Hendra, Sungai Ciujung menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian warga. “Tambak-tambak milik warga banyak yang mati ikannya. Nelayan juga sudah tidak melaut karena ikannya enggak ada,” keluhnya.
Diungkapkan Hendra, di wilayahnya terdapat 940 hektare tambak ikan. Seluas 860 hektare tambak di antaranya bergantung pada air Sungai Ciujung. Akibat pencemaran, banyak nelayan tambak menganggur karena menunggu kadar air Sungai Ciujung kembali normal. Oleh karena itu, Hendra mendesak pihak perusahaan pembuang limbah dan pemerintah daerah segera menangani pencemaran di Sungai Ciujung. Hendra menilai, ada unsur ketidakadilan antara wilayah Timur dan Utara dari pihak perusahaan.
“Masyarakat wilayah timur bisa mengelola limbah yang dijadikan uang. Sementara wilayah utara hanya kebagian limbahnya saja,” keluhnya lagi.
Atas kondisi itu, tak jarang Hendra mendapatkan keluhan dari warganya. Bahkan, warga di Desa Tengkurak kerap berencana melakukan aksi demonstrasi terkait pencemaran. “Warga selalu ingin demo, saya tahan-tahan terus,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Neni Nuraeni berjanji akan menindaklanjuti adanya dugaan pencemaran di Sungai Ciujung. “Besok (hari ini-red) akan kami cek ke lokasi,” janjinya.
Selain mengecek lokasi, pihaknya juga akan mengambil sampel air sungai untuk diteliti di laboratorium agar diketahui kadar airnya. “Kita akan lihat dulu, apakah ini pencemaran atau apa, nanti hasilnya bisa dilihat tiga sampai empat hari,” ucapnya.
16 PERUSAHAAN KENA SANKSI
Sebanyak 16 perusahaan di wilayah Serang Timur yang membuang limbah ke Sungai Ciujung, yang dilaporkan Kaukus Lingkungan Hidup Serang, telah mendapat sanksi dari Pemkab Serang. Pelanggaran perusahaan, rata-rata membuang limbah tanpa instalasi pengolahan air limbah (ipal).
“Ada juga yang sudah memiliki ipal, tetapi tidak memenuhi standardisasi,” ungkap Ketua Kaukus Lingkungan Hidup Serang Raya Anton Susilo melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (21/7). Diketahui, Kaukus Lingkungan Hidup dibentuk Banten Antisipator Lingkungan Hidup (BALHI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Data yang diperoleh Anton dari Pemkab Serang, ke-16 perusahaan diberikan sanksi oleh Pemkab terkait pembuangan limbah ke Sungai Ciujung pada 2016. Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administrasi, penutupan saluran air limbah, hingga pengurangan produksi.
Ke-16 perusahaan yang sudah diberikan sanksi berada di wilayah Serang Timur. Di antaranya PT Cipta Paperia, PT PA Rubber, dan PT Mitsuba Indonesia Fact 2. Lebih lengkap lihat grafis.
Kata Anton, perusahaan yang disanksi oleh Pemkab Serang selain karena belum tersedianya ipal dan kepemilikan ipal yang tidak memenuhi standarisasi, juga sudah membuang limbah melebihi kapasitas.
Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Neni Nuraeni membenarkan, pihaknya sudah memberikan sanksi terhadap perusahaan yang membuang limbah tanpa diolah melalui ipal dan overkapasitas. Ia pun mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang membuang limbah di Sungai Ciujung. (Rozak/RBG)
