CILEGON – Pemkot Cilegon memperkirakan Rp135 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Cilegon tahun ini tidak akan terserap.
Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi mengungkapkan, besaran potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) itu berdasarkan hasil asumsi Pemkot Cilegon terhadap kondisi penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2018 yang sedang berjalan ini.
Menurut Edi, beberapa hal yang menjadi penyebab tidak terserapnya ratusan miliar rupiah anggaran pemerintah itu, di antaranya sejumlah program pemerintah yang mengalami gagal lelang. Namun, ia belum mengetahui secara perinci program apa saja yang mengalami gagal lelang sehingga menjadi penyumbang silpa.
Gagal lelang atas sejumlah program pemerintah, menurut Edi, terjadi karena sejumlah faktor. Salah satunya, perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan atas program yang dilelangkan. Selain gagal lelang, anggaran yang tidak sesuai dengan nilai tender yang disiapkan oleh Pemkot Cilegon pada APBD. “Dia harganya di alokasi Rp20 miliar, ternyata pemenang tendernya siap Rp18 miliar, jadi ada Rp2 miliar lagi kan itu,” ujar Edi kepada wartawan akhir pekan lalu.
Dijelaskannya, silpa itu akan dimasukan pada struktur APBD tahun anggaran 2019 oleh Pemkot Cilegon. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2019 pun telah diajukan ke DPRD Kota Cilegon oleh Pemkot Cilegon.
Dalam RAPBD 2019, Pemkot Cilegon bersepakat, selain melakukan penekanan belanja pada pendidikan dan kesehatan, anggaran pun akan ditekankan pada sektor belanja produktif dan pemerataan pembangunan infrastruktur. “Infrastruktur yang dimaksud itu ya JLU (jalan lingkar utara). Itu harus selesai, itu megaproyeknya makanya itu dimasukkan ke infrastruktur,” papar Edi.
Proyek JLU itu, menurut Edi, akan memakan Rp300 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukkan mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan fisik jalan yang disebut-sebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbaru itu. “JLU itu fungsinya luar biasa seperti JLS. Kita lihat sekarang JLS itu, bagaimana peranannya buat pertumbuhan ekonomi, luar biasa kan itu, nah JLU pun seperti itu,” papar Edi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman mengungkapkan, RAPBD yang diajukan oleh Pemkot Cilegon akan dibahas oleh DPRD Kota Cilegon. Segala hal yang menjadi rekomendasi DPRD Kota Cilegon akan disampaikan pada paripurna selanjutnya. “Kita pelajari dulu,” ujarnya.
Terkait gagal lelang, sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Kota Cilegon Syafrudin Pakpahan menjelaskan, tiga proyek pada anggaran reguler APBD Kota Cilegon 2018 dipastikan gagal lelang. Tiga proyek tersebut adalah pembangunan gedung Sekretariat Daerah (Setda) enam lantai, pembangunan trotoar Jalan Maulana Yusuf, dan pembangunan gedung polijantung.
Menurut Syafrudin, proyek pembangunan gedung Setda enam lantai dipastikan gagal lelang lantaran dari 65 penyedia yang mendaftar, tidak ada satu pun penyedia yang memasukkan penawaran. “Kemungkinan dari sisi teknis pengerjaan dan waktu yang membuat penyedia tidak berani memasukkan penawaran. Mereka khawatir tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Apalagi, kita ada perjanjian di dokumen kontrak apabila pengerjaan tidak selesai maka kita tidak akan bayar,” ujarnya.
Syafrufdin menambahkan, lantaran gagal lelang, berkas pengajuan lelang gedung Setda enam lantai akan dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon. “Dengan demikian, anggaran proyek ini dipastikan silpa. Proyek ini juga ada di tahun 2019 untuk gedungnya, kalau yang sekarang untuk fondasi atau pembangunan tahap awal. Apakah akan diakumulasi di tahun depan, itu teknisnya ada di di DPUTR,” terangnya.
Ia juga menyayangkan DPUTR terlambat dalam mengajukan berkas lelang. Padahal, anggaran pembangunan tahap awal gedung Setda enam lantai bersumber dari APBD murni. “Berkas lelang masuk awal Agustus 2018. Semestinya awal tahun sudah bisa diajukan agar lelangnya bisa secepatnya dilakukan. Untuk itu, kita minta di tahun 2019 semua tender segera diajukan setelah penetapan,” terangnya.
“Untuk gedung jantung, sudah masuk suratnya ke kita bahwa tidak akan dilaksanakan tahun ini. Tapi untuk trotoar Jalan Maulana Yusuf belum ada pemberitahuan dari DPUTR-nya apakah tetap dilanjut tahun ini atau tidak,” tambah Syafrudin. (Bayu M/RBG)
