CILEGON – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai PT ASDP Indonesia Ferry telah melakukan monopoli penyeberangan di jalur Merak-Bakauheni melalui Dermaga Eksekutif.
Gapasdap menilai kebijakan PT ASDP Indonesia Ferry yang menghususkan Dermaga Eksekutif untuk kapal-kapal milik ASDP dinilai merugikan secara langsung operasional kapal yang beroperasi di dermaga reguler.
Kebijakan itu dinilai sebagai bentuk monopoli PT ASDP karena Gapasdap menilai Dermaga Eksekutif dibangun oleh pemerintah bukan diperuntukan salah satu perusahaan pelayaran saja, akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh seluruh perusahaan pelayaran yang mendapatkan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat di lintas Penyeberangan Merak-Bakauheni.
Sekjen DPP Gapsdap Aminudin menjelaskan, kebijakan PT ASDP itu justru dilegitimasi oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Banten dengan mengeluarkan jadwal kapal-kapal yang beroperasi di masing-masing dermaga di Pelabuhan Merak-Bakauheni, dimana khusus Dermaga VI hanya diberikan jadwal kepada kapal milik PT ASDP saja.
Aminudin menilai hal itu telah melanggar perinsip persaingan usaha yang sehat, bahkan cenderung terjadi monopoli.
Menurut Aminudin, atas dasar itulah jajaran pengurus DPP Gapasdap mendatangi kantor BPTD Wilayah VIII Banten. Pihaknya mendesak agar BPTD bersikap adil dan tegas dalam mengatur penggunaan dermaga di wilayah Pelabuhan Merak berdasarkan kewenangannya.
Aminudin menegaskan, jika BPTD tidak menggubris aspirasi dari Gapsdap, pihaknya akan melanjutkan permasalahan tersebut ke lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Negara kita itu negara hukum, maka kita gunakan jalur hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPTD Wilayah VIII Banten Nurhadi Unggul Wibowo mengungkapkan, pihaknya hanya bisa menampung seluruh aspirasi dari Gapasdap. Ia akan segera melaporkan hal itu kepada pemerintah pusat.
Disinggung kebijakan pengoperasian Dermaga Eksekutif menurut Nurhadi hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, BPTD Wilayah VIII Banten hanya sebagai pelaksana kebijakan saja. “Kami di sini hanya sebagai pelaksana, bukan tataran kebijakan,” ujarnya.
Saat disinggung soal ancaman Gapasdap yang akan membawa persoalan itu ke KPPU jika hingga 7 April mendatang tak direspons oleh BPTD, Nurhadi menjawab, “Kalau itu ranahnya di pusat, bukan ranah saya.” (Bayu M)
