RANGKASBITUNG – Ratusan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Badak Banten aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Kamis (8/8).

Unjuk rasa yang mendapat pengawalan dari aparat Polres Lebak, Badak Banten menuding banyak program titipan pada APBD Desa (APBDes) di Lebak. Mereka menilai dana desa (DD) yang dikucurkan ke pemerintah desa tak sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat.

“Sejak anggaran 2017, 2018 dan 2019 kami mensinyalir banyak program titipan dari kabupaten dalam APBDes. Pemerintah desa disetir sekelompok orang, begitu juga pengadaan barang untuk program fisik pembangunan desa,” kata Eli Sahroni, Ketua Badak Banten.

Program titipan, lanjut dia, misalnya pelatihan bagi perangkat desa pada tahun 2018 yang dianggap tidak menyentuh pada kebutuhan dasar perangkat desa. Begitu juga pelatihan – pelatihan di tahun 2019.

“DPMD justru lebih setuju pelatihan daripada penguatan kelembagaan masyarakat desa dan menata personel BPD (Badan Permusyawaratan Desa-red). Salah satu yang kita dorong saat ini poin penting segera laksanakan pelatihan BPD, karena lembaga BPD itu adalah DPRD-nya desa,” ujar mantan komisioner Komisi Transparansi Publik (KTP) Lebak ini.

Badak Banten, kata dia menemukan fakta banyak kepala desa yang keberatan dengan program arahan Pemkab Lebak dalam APBDes tahun 2019. Kemudian, dari hasil penelusuran Badak Banten, hingga tahun 2019 validitas keanggotaan BPD diragukan lantaran tak sedikit yang mengundurkan diri dan yang meninggal tidak dilakukan pergantian.

“Harus diberikan kewenangan desa dan masyarakat untuk mengelola secara mandiri. Kami juga mendesak DPRD membuat Pansus tentang pengelolaan dana desa 2017, 2018 dan 2019 yang kami sinyalir banyak intervensi dan menguntungkan sekelompok orang,” katanya. (Nurabidin)