PANDEGLANG – Program andalan Pemkab Pandeglang pada tahun 2020 dipastikan tidak akan terlaksana sepenuhnya. Hal itu terjadi, di antaranya karena anggaran di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun anggaran itu berkurang hingga 30 persen.
Pengurangan atau rasionalisasi anggaran itu terpaksa dilakukan, karena bertepatan dengan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Kegiatan itu dipredikasi akan menghabiskan anggaran sebesar Rp80 miliar lebih, mulai dari proses tahapan hingga pada pemberian honor petugas Pemilu.
Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Sunarto membenarkan hal tersebut.
Kata dia, anggaran Rp80 miliar untuk menunjang kegiatan Pilkada serentak itu didapat setelah melakukan perhitungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banang) DPRD, OPD di lingkungan Pemkab Pandeglang, dan semua instansi terkait. “Karena anggaran kita terbatas, ya mau tidak mau kita harus melakukan rasionalisasi,” katanya kepada Radar Banten, kemarin.
Sunarto merinci, anggaran Rp80 miliar tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang sebesar Rp66 miliar, pengamanan Pilkada oleh Polres dan Kodim 0601 Pandeglang masing-masing Rp1 miliar, kegiatan sosialisasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Rp1 miliar lebih, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp15 miliar, dan kegiatan lainnya. “Kalau dijumlah keseluruhan dikisaran Rp80 miliaran,” katanya.
Menurut Sunarto, ada beberapa OPD yang tidak bisa melakukan program kerja tahunan karena anggaran yang diberikan hanya cukup untuk membayar tagihan listrik, air, honor untuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dan pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).
“Ada beberapa OPD yang kemungkinan hanya bisa melaksanakan kegiatan rutin saja, karena anggarannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan,” katanya.
Sunarto mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait persoalan itu, karena uang yang dimiliki daerah sangat terbatas. “Mau bagaimana lagi, keuangan kita memang sangat terbatas. Kalau tidak kita sediakan anggaran Pilkada, tentunya akan bermasalah. Kalau saja Pilkada serentak itu dilakukan berbarengan dengan Pemilu kemarin, kita kemungkinan hanya mengeluarkan anggaran dikisaran Rp10 miliaran,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banang) DPRD Pandeglang Erin Fabiana mengaku telah melakukan pembahasan bersama mengenai pengalokasian anggaran tahun 2020.
Dia mengatakan, dirinya tidak bisa berbuat banyak mengenai kekurangan anggaran yang akan terjadi di semua OPD itu. “Sudah kita bahas. Kita juga bingung, karena memang anggaran kita sangat terbatas. Tetapi, kami menyarankan kepada pemerintah daerah agar ada solusi lain, sehingga semua OPD tetap bisa melaksanakan program kerja tahunan,” katanya. (dib/zis)
