SERANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Kabupaten Serang. Anggaran yang sudah disetujui Pemkab Serang sebesar Rp16,7 miliar dinilai belum mencukupi kebutuhan.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang Ari Setiawan mengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran Rp22 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Serang kepada Pemkab Serang. Namun, Pemkab hanya menyetujui penyediaan anggaran untuk Bawaslu sebesar Rp16 miliar. “Hasil hitungan kami itu belum mengcover kebutuhan untuk pilkada,” keluhnya kepada wartawan pada acara launching website Bawaslu Kabupaten Serang di Hotel Le Semar, Kota Serang, Selasa (17/9).
Kata Ari, pihaknya sempat melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama Bawaslu RI dan Bawaslu kabupaten kota lain yang menyelenggarakan pilkada. Berdasarkan ketetapan Bawaslu RI, honorer untuk panitia pengawas pemilihan kecamatan (panwascam) sebesar Rp2,5 juta untuk jabatan ketua dan Rp2,2 untuk anggota dengan masa kontrak panwascam selama 12 bulan. Ari pun menilai, ketetapan Bawaslu RI berbeda dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang disampaikannya kepada Pemkab Serang. Pihaknya hanya mengajukan anggaran untuk gaji ketua panwascam sebesar Rp1,8 juta dengan masa kerja sembilan bulan. “Ini tentu akan terjadi perbedaan antara yang sudah disepakati di Pemda dan keputusan Bawaslu RI,” terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan kebijakan Bawaslu RI kepada Pemkab Serang untuk didiskusikan bersama. Ari khawatir, jika ternyata masa kerja panwascam 12 bulan, sementara Bawaslu hanya menganggarkan untuk sembilan bulan dirasa kurang. “Yang tiga bulannya dari mana (honor panwascam-red). Kemudian nilainya juga akan berbeda dengan kabupaten kota lainnya,” terangnya.
Terkait website Bawaslu yang diluncurkan, dijelaskan Ari, website akan menjadi sarana informasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Serang. “Masyarakat bisa mengakses pengawasan pemilu melalui website serangkab.bawaslu.go.id,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Fairu Zabadi mengatakan, anggaran sebesar Rp16,7 miliar untuk Bawaslu sudah menjadi kesepakatan Pemkab. Pihaknya tidak bisa melakukan revisi alokasi anggaran. “Sudah kita sepakati. Adapun nanti jika ada usulan lain, silakan bisa disampaikan di anggaran murni,” sarannya.
Kata Fairu, anggaran pilkada akan dicairkan dua tahap. Yakni, pada anggaran perubahan 2019 dan anggaran murni 2020. “Kalau mau diusulkan untuk nanti, ya di anggaran murni 2020,” pungkasnya. (jek/zai/ags)
