LEBAK – Pemkab Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak mengusulkan empat jalan kabupaten untuk naik kelas menjadi jalan provinsi.
Keempat jalan tersebut adalah, Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Cibadak, Jalan Maulana Hasanudin Kalanganyar atau Cikapek Leuwidamar, Jalan RM Martadinata dan Jalan Cisalak-Citeras.
Diusulkannya keempat jalan itu, karena selain lebar jalan memungkinkan untuk menjadi jalan provinsi juga karena menghubungkan jalan nasional ke jalan provinsi. “Ya, tahun ini kita telah usulkan agar keempat jalan di Lebak itu naik kelas, menjadi jalan provinsi. Karena, dari sisi lebar badan jalan menungkinkan. Karena jalan-jalan tersebut menghubungkan jalan nasional ketemu jalan provinsi. Semisal jalan Arif Rahman Hakim ketemu jalan nasionl ketemu dengan jalan provinsi. Seperti Jalan Soekarno Hatta ketemu dengan jalan Rangkasbitung-Petir,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Lebak Ivan Suyutifika, Senin (18/11).
Menurutnya, pengajuan keempat jalan tersebut sudah diajukan langsung ke Pemprov Banten, tinggal menunggu keputusannya saja. “Surat sudah tersampaikan kepada mereka. Sehingga, harus direvisi dulu SK penetapan jalannya. SK revisi menurut aturan memang lima tahun sekali, tapi sebenarnya bisa diadendum,” ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebak Wawan Kuswanto mengatakan, selain mengusulkan keempat ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, pihaknya juga akan menggandeng pemerintah kecamatan untuk menginventarisasi jalan poros desa.
Upaya itu, kata dia, sengaja dilakukan, supaya data jalan poros desa di 28 kecamatan akurat. Sehingga Pemkab Lebak dapat menetapkan skala prioritas untuk perbaikan jalan poros desa tersebut. “Pendataan jalan poros desa harus dilakukan secara detail. Mulai dari panjang dan lebar jalan, lokasi jalan dari desa satu ke desa yang lain. Saya sudah sampaikan ke kecamatan. Tentunya, jika data tersebut sudah tersedia, maka program pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.
Menurut Wawan, data base jalan poros desa di Lebak saat ini belum valid. Oleh karena itu, Wawan berharap pihak kecamatan serius dalam melakukan pendataan jalan poros desa itu. “Data jalan poros desa belum valid, kalau tak salah jalan poros desa di Lebak memiliki panjang kurang lebih 3.000 meter. Tapi itu baru perkiraan sementara bisa kurang dan bisa lebih,” kata Wawan.
Selama ini, pemerintah desa dan kecamatan kerap mengusulkan perbaikan jalan poros desa melalui forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Namun, data yang disampaikan kurang lengkap. Misalnya, panjang jalan atau jembatan yang diusulkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, serta lokasi jalan poros desa yang diusulkan melalui musrenbang juga banyak salah.
Seperti, dalam usulan dari kampung A ke kampung B, ternyata jalan yang rusak berada di kampung B sampai kampung D. “Kondisi ini tentu menghambat pelaksanaan pembangunan, karena anggaran yang telah disediakan di APBD akhirnya tidak terserap dan harus digeser ke perubahan,” kata Wawan. (nce/zis)
