SERANG – Dana hibah Pemprov Banten untuk pondok pesantren (ponpes) tahun anggaran 2020 dialokasikan lebih dari Rp117 miliar. Dana hibah itu diperuntukkan bagi 3.926 pesantren. Setiap pesantren akan mendapatkan Rp30 juta.

Menurut Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar, bantuan keuangan untuk pesantren (salafi dan modern) dalam APBD Banten 2020 dianggarkan dalam pos belanja hibah. “Anggarannya masuk dana hibah, bukan dana bantuan sosial. Hibah untuk ponpes ini pernah diberikan Pemprov tahun anggaran 2018,” kata Nizar kepada Radar Banten, Jumat (22/11).

Berdasarkan hasil rapat Komisi V dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Banten. Dana hibah tahun anggaran 2020 naik dua kali lipat dibandingkan anggaran tahun 2018. Naiknya anggaran hibah untuk ponpes diikuti dengan bertambahnya jumlah ponpes penerima hibah.

Pada 2018, lanjut Nizar, dana hibah dianggarkan lebih dari Rp60 miliar untuk 3.122 ponpes, di mana setiap pesantren menerima bantuan sebesar Rp20 juta. Sedangkan tahun depan, Pemprov mengalokasikan lebih dari Rp117 miliar untuk 3.926 ponpes yang tersebar di delapan kabupaten kota, setiap ponpes akan menerima sebesar Rp30 juta.

“Tahun anggaran 2019, Pemprov sebenarnya mengalokasikan kembali dana hibah untuk ponpes. Namun karena bantuan hibah tidak boleh diberikan berturut-turut, anggaran 2019 tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Politikus Gerindra itu menambahkan, saat pembahasan Rancangan APBD 2020, Komisi V mendukung alokasi dana hibah untuk ponpes, tetapi anggarannya bukan Rp30 juta, melainkan lebih dari Rp60 juta. Adapun teknis penyaluran bantuannya dilakukan bertahap selama empat tahun, setiap tahun hanya seribu ponpes yang menerima dana hibah dari Pemprov. “Anggaran Rp30 juta itu terlalu kecil untuk membantu ponpes, usulan kami setiap ponpes mendapatkan Rp60 hingga Rp100 juta. Sehingga, bantuan itu lebih konkret dan bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana ponpes,” tegasnya.

Namun, usulan Komisi V tidak disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), alasannya bantuan hibah yang diberikan Pemprov, diperuntukkan bagi pengelolaan ponpes, bukan pembangunan fisik. “Makanya dalam APBD 2020, setiap ponpes hanya menerima bantuan Rp30 juta untuk operasional,” ungkapnya.

Senada, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi lebih setuju dana hibah untuk ponpes diberikan secara bertahap sehingga setiap ponpes menerima bantuan lebih dari Rp30 juta. “Tapi, Pemprov tampaknya ingin memberikan bantuan secara serentak, jadi anggaran hampir Rp120 miliar itu kemudian dibagi 3.926 ponpes,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten membenarkan bila bantuan ponpes telah dialokasikan dalam belanja hibah APBD 2020. “Total belanja hibah tahun depan sebesar Rp2,3 triliun untuk ratusan lembaga dan tiga ribu lebih ponpes. Hampir Rp120 miliar belanja hibah itu dialokasikan untuk hibah bidang keagamaan atau untuk ponpes,” katanya.

Sementara pos belanja bantuan sosial (bansos), lanjut Muhlis, dialokasikan sebesar Rp80,9 miliar. Terdiri dari bansos kepada individu atau keluarga yang direncanakan sebesar Rp65,7 miliar, bansos kepada individu atau keluarga yang tidak direncanakan sebesar Rp15 miliar, dan bansos kepada masyarakat sebesar Rp200 juta.

“APBD 2020 telah ditetapkan oleh DPRD Banten, tinggal menunggu evaluasi dari Kemendagri,” tegasnya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengakui bantuan untuk ponpes sebesar Rp30 juta belum ideal. Ke depan, Pemprov diharapkan mengusulkan besaran hibah ponpes sesuai kebutuhan ponpes. “Namun, pembahasan APBD 2020 sudah rampung. Ke depan Dewan akan langsung menyerap aspirasi pengurus ponpes sehingga bisa menganggarkan bantuan hibah lebih besar lagi,” ujarnya.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar meminta 3.926 ponpes untuk memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Ia juga meminta bantuan dalam bentuk hibah tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara administratif untuk pertanggungjawaban Pemprov dalam laporan keuangannya. “Bantuan ini untuk operasional dan manajerial ponpes, besarannya sesuai dengan kemampuan anggaran dalam APBD Banten 2020,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim mengatakan, bantuan keuangan untuk ponpes sebagai bentuk perhatian Pemprov Banten. “Bantuan keuangan untuk ponpes tahun anggaran 2020, telah disepakati DPRD di mana setiap ponpes mendapatkan Rp30 juta,” kata Wahidin usai rapat paripurna penetapan APBD Banten 2020, Selasa (19/11).

Gubernur yang akrab disapa WH itu menegaskan, penyaluran bantuan keuangan untuk ponpes tahun depan, tidak melalui lembaga perantara seperti 2018 di mana Pemprov menunjuk Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) sebagai lembaga penyalur. “Tahun depan penyalurannya langsung ke setiap ponpes,” jelas WH. (den/alt/ira)