SERANG – Sektor industri dinilai berpotensi terjadinya pelanggaran peraturan daerah (perda), terutama kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB). Lantaran itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang berencana menyasar pelanggaran pada sektor industri.
Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya untuk ikut berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan melakukan upaya penegakkan perda. “2020 kita akan lebih menindak yustisial (berbadan hukum-red), bukan non yustisial (tidak berbadan hukum-red). Kita akan lebih konsentrasi menindak pelanggaran perda di sektor industri,” ungkap Ajat kepada Radar Banten di halaman Pendopo Bupati Serang, Kemarin (14/1).
Dijelaskan Ajat, sektor yustisial seperti hotel dan pabrik. Sementara, sektor nonyustisial merupakan sektor mikro seperti pedagang kaki lima (PKL). “Dengan menegakkan perda di sektor yustisial ini, kita bisa menggenjot PAD. Untuk PKL tetap kita lakukan pembinaan-pembinaan,” ujarnya.
Jenis pelanggaran yang bisa ditindak petugas Dinas Satpol PP, dijelaskan Ajat, di antaranya soal kepatuhan membayar pajak dan kelengkapan dokumen perizinan. Pihaknya mengaku sudah menindak lebih dari lima industri selama 2019. “Seperti di Marbella, kita lakukan penyegelan karena belum bayar pajak waktu itu,” terangnya.
Dalam proses penindakannya, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Kita ranahnya eksekusi. Ketika dinas perizinan (menyebut DPMPTSP-red) menyatakan tidak ada izinnya, maka kita tindak sesuai aturan,” jelasnya.
Dikatakan Ajat, proses penjatuhan sanksi terhadap pelanggar ada beberapa tahap. Sebelum dilakukan penutupan, pihaknya melakukan teguran hingga peringatan dahulu kepada pelanggar. “Tapi, rata-rata mereka setelah diberikan peringatan langsung menjalankan kewajibannya,” klaimnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Dendi Kurnia Ardiansyah mendukung langkah petugas Dinas Satpol PP. Deni juga mendesak Dinas Satpol PP melakukan menegakan perda terhadap tempat hiburan malam. “Banyak sekali yang izinnya resto dan rumah makan, tapi di dalamnya karaoke dan sebagainya,” keluhnya.
Oleh karena itu, politikus PPP itu, meminta Satpol PP meluruskan penyalahgunaan izin sejumlah badan usaha yang dinilai ilegal. “Itu (tempat hiburan-red) juga kan PAD kita melalui retribusi,” pungkasnya. (jek/zai/ags)
