Jagat media sosial digegerkan surat imbauan seruan Siaga 1 yang mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam surat yang tersebar di grup percakapan WhatsApp itu disebutkan MUI meminta umat Islam hati-hati terhadap upaya rapid test kepada ulama. Surat itu menyebutkan rapid test Covid-19 adalah upaya PKI atas perintah China untuk menghabisi umat Islam.
PENJELASAN
Terkait surat itu, Tim Cek Fakta Radar Banten menerima konfirmasi langsung dari Ketua MUI Provinsi Banten Dr KH AM Romly. Kepada Radar Banten, AM Romly menegaskan bahwa imbauan Siaga 1 yang mengatasnamakan MUI adalah hoax alias kabar palsu.
“Assalamu’alaikum wr. wb. Belakangan ini beredar di wilayah Provinsi Banten seruan siaga 1 yang mengatasnamakan MUI. Mohon dimaklumi bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Kop surat yang dipakai juga bukan kop surat resmi MUI,” kata AM Romly, Senin (25/5).
Romly meminta kepada kepada warga dan semua pihak yang menerima “seruan palsu” tersebut agar mengabaikannya dan tidak menyebarkannya. “Terima kasih atas pengertian dan kerja samanya,” tegas mantan Kepala Kanwil Kemenag Banten ini.
Di Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI Pusat Amirsyah Tambunan mengatakan, menyebarkan berita bohong haram hukumnya bagi umat Islam. Dia mengingatkan tentang fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalat dalam media sosial. “Setiap Muslim yang bermuamalah melalui medsos diharapkan melakukan tabayun” kata Amirsyah, Minggu (24/5).
Dalam fatwa tersebut mengatur banyak hal, dari cara membuat postingan media sosial sampai cara memverifikasi atau tabayun. Amirsyah mengimbau, di saat merayakan Idul Fitri 1 syawal 1441 H mestinya jangan mudah termakan isu, juga mengingatkan bahwa membicarakan keburukan orang lain dan adu domba juga diharamkan.
Apalagi di saat umat Islam saling memaafkan, tiba tiba muncul berita yang bernada provokatif terkait isu rapid test yang menyudutkan umat Islam dan para ulama. Juga melakukan kebohongan bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan pemberitahuan tersebut. Karena itu MUI menyesalkan beredarnya berita palsu yang mengatasnamakan MUI.
Amirsyah mengingatkan, MUI juga mengharamkan kegiatan memproduksi menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya info yang tidak benar kepada masyarakat. Dia juga mengingatkan kegiatan buzzer di medsos untuk tidak menyebarkan berita hoax, meski demi kepentingan ekonomi dan politik juga diharamkan. Amirsyah meminta kepolisian mengusut tuntas pihak tertentu yang menyebarkan berita hoax tersebut yang telah viral di medsos. (alt)
