SERANG – Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam laju pertumbuhan ekonomi, tapi lebih jauh dari itu mengancam target Pemprov Banten yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022.
Agar target RPJMD bisa tercapai, Pemprov Banten berencana merevisi atau melakukan perubahan RPJMD. Untuk memuluskan rencana tersebut, Gubernur Wahidin Halim telah menyampaikan surat nomor 050/998-BAPP/2020 tentang rencana revisi RPJMD tersebut kepada DPRD Banten pada pertengahan Mei lalu.
Dalam surat permohonan revisi RPJMD tersebut, Gubernur meminta saran DPRD terkait penyesuaian target dan ketercapaian indikator makro dan program pada RPJMD tahun 2017-2022.
Ketua DPRD Banten Andra Soni, membenarkan bila pihaknya telah menerima surat dari Gubernur terkait rencana perubahan RPJMD 2017-2022. “Sebelum Lebaran, Pemprov minta masukan DPRD terkait dengan penyesuaian target dan indikator- indikator makro yang tertuang dalam RPJMD. Bila tidak direvisi, semua target itu dinilai sulit terwujud,” kata Andra kepada Radar Banten, kemarin.
Menindaklanjuti rencana Pemprov tersebut, lanjut Andra, pimpinan DPRD Banten telah menggelar rapat dan sepakat untuk memberikan saran kepada Pemprov. “Masukan dari pimpinan DPRD kepada Gubernur, revisi RPJMD harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Andra menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya adanya bencana nasional pandemi wabah Covid-19. Namun demikian, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan karena sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun. “RPJMD Provinsi Banten masa berlakunya tinggal dua tahun lagi, jadi DPRD tidak menyetujui rencana Pemprov,” tegas Andra.
Kendati DPRD Banten menolak rencana Gubernur, tapi Andra menyarankan agar Pemprov Banten segera melakukan konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Memperhatikan ketentuan yang ada, sebaiknya Pemprov terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kemendagri, sebelum melakukan Penyesuaian Target dan Ketercapaian Indikator Makro dan Program pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022,” beber Andra.
Senada, Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo dan Barhum membenarkan penolakan DPRD terhadap rencana Pemprov Banten merevisi RPJMD 2017-2022. “DPRD kan diminta memberikan saran, dan kami menyarankan Pemprov Banten untuk berkonsultasi dengan Kemendagri,” kata Budi.
Sementara Barhum menjelaskan alasan penolakan DPRD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Dalam Permendagri 86/2017, pasal 342 ayat 2 point b, dijelaskan sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun bisa direvisi. Sedangkan masa kepempinan Gubernur Wahidin dan Wakil Gubernur Andika saat ini sudah memasuki tahun ke empat,” jelasnya.
Selama ini, lanjut Barhum, RPJMD merupakan dasar untuk menyusun APBD yang dibahas Pemprov bersama DPRD setiap tahun. “Masa iya RPJMD direvisi setiap tahun, semua ada aturannya,” pungkasnya.
Berdasarkan data Radar Banten, tahun lalu Gubernur Wahidin Halim juga mengusulkan Raperda perubahan RPJMD Banten tahun 2017-2022 kepada DPRD Banten. Saat itu alasan revisi lantaran adanya bencana tsunami akhir 2018 di Selat Sunda, pembentukan BUMD Agrobisnis serta pengembangan kawasan Banten Lama. DPRD Banten periode 2014-2019 saat itu menyetujui perubahan RPJMD pada 1 Agustus 2019 melalui rapat paripurna.
BANTAH AJUKAN
Dikonfrimasi terpisah, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Muhtarom mengaku pihaknya tidak melakukan revisi RPJMD saat ini. Lantaran hal itu terbentur dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. “Di ketentuan itu jelas disebutkan bahwa revisi RPJMD tidak dapat dilakukan jika sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun,” ujarnya.
Namun revisi RPJMD dengan alasan darurat Covid-19 sangat dimungkinkan. Apalagi dengan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran maka dana yang ada sebagian dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Muhtarom menerangkan, lantaran terjadi darurat Covid-19 di Banten, maka target tahunan RPMJD bisa bergeser ke berikutnya. Ia mencontohkan, target RPJMD pembangunan unit sekolah baru tahun ini sebanyak 33 unit tidak dapat dilaksanakan lantaran anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19. “Tapi masih mungkin dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia dan waktu yang ada,” tuturnya. (den-nna/air)
