DIREKSI Bank Banten melakukan berbagai upaya untuk menyehatkan kondisi keuangannya agar kembali mendapatkan kepercayaan publik.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah, melakukan penawaran umum terbatas atau rencana menerbitkan saham baru (right issue) dengan nilai lebih dari Rp600 miliar.

Direktur Operasional Bank Banten, Kemal Idris mengungkapkan, sebagai perusahaan terbuka, Bank Banten diperbolehkan mendapatkan penambahan modal melalui right issue.

“Langkah utama melakukan penyehatan Bank Banten adalah penambahan modal. Untuk itu kami berencana melakukan right issue paling lambat pada Agustus 2020 mendatang,” kata Kemal kepada Radar Banten di ruang kerjanya, Selasa (16/6).

Kemal menuturkan, rencana right issue sudah dibahas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Banten pada Februari 2020. Namun karena ada pandemi Covid-19, rencana itu belum direalisasikan.

“Akhir Juni ini kami akan daftar ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk right issue tahap satu. Nilainya lebih dari Rp600 miliar bergantung persetujuan OJK,” ungkapnya.

Secara sederhana, kata Kemal, right issue merupakan penawaran umum terbatas, sehingga publik bisa menjadi pemegang saham Bank Banten. “Silakan warga Banten yang mau menjadi pemegang saham ikut right issue. Punya dana minimal Rp10 juta bisa jadi salah satu pemegang saham Bank Banten,” bebernya.

Saat ini, tercatat ada 24 ribu pemegang saham Bank Banten yang terdaftar. Jadi selain Pemprov Banten melalui PT BGD, masih ada 23.999 pemegang saham minoritas di Bank Banten. “Nasabah Bank Banten ratusan ribu, dan tersebar di sejumlah provinsi. Jadi kami optimistis Bank Banten bisa sehat kembali,” ungkapnya.

Tambahan modal melalui right issue dilakukan bertahap. Mulai dari Agustus 2020, selanjutnya tahap kedua pada 2021 mendatang. “Pemprov terlibat, termasuk publik bisa masuk jadi pemegang saham Bank Banten,” tambah Kemal.

Kendati berpeluang mendapatkan tambahan modal melalui right issue, manajemen Bank Banten tetap mengharapkan adanya penyertaan modal Pemprov dalam perubahan APBD Banten 2020. “Untuk mempercepat langkah penyehatan Bank Banten, tentu kami mengharapkan Pemprov mengalokasikan kembali penyertaan modal tambahan dalam perubahan APBD 2020,” urai Kemal.

Ia menambahkan, kalau modal Bank Banten sudah cukup kuat, kondisi keuangan bank akan sehat, maka ke depan Bank Banten bisa kembali ditunjuk mengelola RKUD Provinsi Banten. “Saat ini kami fokus melakukan upaya penyehatan Bank Banten, RKUD hanya turunannya saja,” jelasnya.

Terkait rencana Pemprov melakukan merger Bank Banten dengan Bank bjb, Kemal menyerahkan sepenuhnya pada Pemprov Banten dan PT BGD selaku perusahaan induk Bank Banten. “Saat ini sedang proses uji kelayakan, semuanya mengikuti Peraturan OJK dan prosesnya butuh waktu. Tapi prinsipnya, Pemprov Banten komitmen untuk menyehatkan dan menyelamatkan Bank Banten,” tegasnya.

Terkait pemindahan RKUD, Kemal mengakui bila kondisi keuangan Bank Banten kena imbas pandemi Covid-19 sejak Maret lalu. Sehingga arus kas masuk dan keluar tidak seimbang.

“Kan tugas bank menghimpun dana masyarakat melalui simpanan, dan menyalurkannya melalui pinjaman atau kredit. Tapi sejak pandemi, nasabah mulai melakukan penarikan simpanannya di Bank Banten,” tuturnya.

Terkait anggaran Pemprov sebesar Rp1,9 triliun yang mengendap di Bank Banten, Kemal menjelaskan bila dana itu tidak akan hilang karena tersimpan dipinjaman.

“Saat pandemi sekarang ini, simpanan nasabah berkurang sementara dana yang ditarik masyarakat sangat besar. Makanya dana Pemprov untuk biaya operasional selama setahun itu masih tersimpan di pinjaman,” pungkasnya.

Senada, Sekretaris Bank Banten Chandra Dwipayana menambahkan, sejak September 2019 tren pendapatan bank buku satu mengalami penurunan termasuk Bank Banten. Namun pada awal 2020 pendapatan Bank Banten cukup positif, sebab pendapatan bunga di atas biaya bunga.

“Namun karena wabah pandemi Covid-19, banyak nasabah Bank Banten terkena imbas sehingga melakukan penarikan simpanan, sementara sumber pemasukan mengalami penurunan,” ujarnya.

Kendati kondisi permodalan Bank Banten kritis, Chandra memastikan tidak ada PHK karyawan Bank Banten. “Sejauh ini tidak ada pengurangan karyawan, kami hanya melakukan efisiensi dalam berbagai pos pembiayaan. Insya Allah melalui right issue, kondisi keuangan Bank Banten segera sehat,” ungkapnya.

Rp1,9 T JADI TAMBAHAN MODAL

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat menyampaikan dukungannya terhadap rencana right isue, untuk menambah modal Bank Banten. Ade pun meminta Gubernur Wahidin Halim melakukan upaya konkret dalam menyehatkan Bank Banten. “Gubernur memiliki tanggungjawab terhadap Bank Banten. Bagaimanapun kondisinya Bank Banten sudah terlanjur menjadi milik Banten. Jangan lagi ada alasan ini dan itu. Tugas pemimpin adalah memperbaiki yang buruk menjadi baik,” katanya.

Dalam upaya menyehatkan Bank Banten, berbagai langkah penyelamatan harus segera dilakukan. “Sejak Gubernur memindahkan RKUD,  kepercayaan masyarakat kepada Bank Banten semakin menurun, dan berujung pada penarikan uang oleh nasabah Bank Banten,” tegasnya.

Terkait kas daerah Pemprov Banten sebesar Rp1,9 triliun yang masih mengendap di Bank Banten, Ade setuju bila itu dijadikan sebagai tambahan modal untuk Banten.

“Uang itu mengendap sejak RKUD dipindahkan, dan sekarang Bank Banten mendesak untuk diselamatkan,” bebernya.

Ade menyarankan Gubernur untuk mengalokasikan penyertaan modal Bank Banten sebesar Rp335 miliar dalam perubahan APBD 2020.

“Uang Rp335 miliar itu ditempatkan terlebih dahulu dalam rekening penampungan (escrow account), setelah diperolehnya pengesahan APBD Perubahan 2020 untuk kemudian dikonversikan menjadi saham baru sesuai dengan mekanisme yang berlaku di pasar modal. Sehingga dapat diperhitungkan sebagai modal inti Bank Banten,” saran Ade.

PEMBIAYAAN PROGRAM

Sementara itu, kas daerah sebesar Rp1,9 triliun yang ada di Bank Banten alokasinya untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang sudah teranggarkan dalam APBD. Apabila tak dapat segera dicairkan, maka ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena dana tertahan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, solusinya adalah ada beberapa kegiatan yang ditunda dan menjadi kewajiban di tahun 2021. “Atau adanya pemangkasan anggaran,” ujarnya.

Rina mengaku akan melakukan seleksi dan pembatasan belanja agar cash flow tetap terjaga. Terkait rencana pinjaman ke Bank bjb, pihaknya sedang evaluasi. Apabila penerimaan pendapatan pajak membaik dan ada beberapa kegiatan masih bisa ditunda, maka pinjaman itu kemungkinan tidak akan direalisasikan. “Sudah mulai ada peningkatan pendapatan tapi belum signifikan,” terangnya. (den-nna/air)