PANDEGLANG – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I Achmad Dimyati Natakusumah setiap reses kerap menyosialisasikan program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Didin Haryono mengapresiasi komitmen Achmad Dimyati Natakusumah dalam program perlindungan ketenagakerjaan. “Bapak Dimyati Natakusumah sudah menjadi ambassador BPJAMSOSTEK, yang setiap reses dan kunjungan ke daerah senantiasa menyosialisasikan manfaat program BPJAMSOSTEK, mengedukasi masyarakat. Bahkan yang bersangkutan tidak segan meminta Pemkab Pandeglang utuk membantu mamfasilitasi iuran bagi pekerja rentan,” ungkap Didin dalam siaran pers, Selasa (10/8).
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I (Pandeglang-Lebak) Achmad Dimyati Natakusumah menggelar reses di Keluarahan Pandeglang, Senin (10/8), Reses dihadiri Asda I Bidang Pemerintahan Setda Pandeglang Ramadani, Camat Pandeglang Melly Diah Rahmalia, Lurah Pandeglang, serta seluruh RT, RW, anggota Linmas, dan kader Posyandu Se-kelurahan Pandeglang.
Pada acara yang digelar di aula SMK PGRI Pandeglang itu dilaksanakan penyerahan kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK secara simbolis kepada para RT, RW, kader Posyandu, dan anggota Linmas.
Perangkat kelurahan ini telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK untuk dua program yakni Program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Menurut Achmad Dimyati Natakusumah, program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Pandeglang mulai digencarkan pasca meninggalnya KH. Ujang Rafiudin, salah seorang tokoh ulama, yang telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Ahliwaris almarhum menerima santunan kematian sebesar Rp42.000.000. “Ini salah satu bentuk perhatian luar biasa dari pemerintah, melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan, khususnya RW, RT, kader, Linmas, hingga guru ngaji atau ulama,” kata Dimyati.
Cepi, salah seorang ketua RW di Kelurahan Pandeglang, menilai pogram BPJAMSOSTEK sangat bermanfaat bagi pekerja informal, seperti RT, RW, kader Posyandu, dan sebagainya. Perangkat kelurahan juga memiliki risiko dalam bekerja. Karena itu perlu dimasukkan dalam program BPJAMSOSTEK. (aas)
