SERANG – Program pembangunan di Provinsi Banten terhambat akibat pandemi Covid-19. Untuk menyiasatinya, Pemprov Banten meminta bantuan dana ke pemerintah pusat.
Tidak tanggung-tanggung, Pemprov telah mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp4,99 triliun ke pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Utang pemprov sebesar itu, dibagi dalam dua tahapan. Di mana tahap pertama Pemprov pinjam dana sebesar Rp856,2 Miliar dalam APBD Perubahan 2020. Sedangkan pinjaman tahap kedua, utang Pemprov membengkak lima kali lipat atau sebesar Rp4,1 triliun tahun anggaran 2021.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis menilai, keputusan Pemprov meminjam dana ke pusat telah mendapat persetujuan dari DPRD Banten. Namun begitu, dana pinjaman itu harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Banten.
“Otomatis semua program pembangunan di Banten akan dibiayai oleh dana hasil ngutang dalam dua tahun ini. Sehingga pembangunan yang dilakukan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Muhlis kepada wartawan, kemarin.
Ia menegaskan, tahun anggaran 2020 Pemprov nyaris tidak bisa melaksanakan pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat, sebab APBD 2020 dikuras habis untuk penanganan Covid-19. “Target RPJMD 2017-2022 memang tidak mungkin bisa dicapai bila tidak ada bantuan dari pusat. Namun perlu dicatat, kinerja ASN Pemprov harus ditingkatkan agar utang Pemprov ini tidak sia-sia,” tegasnya.
Senada, Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf. Ia mengatakan, utang Pemprov hampir Rp5 triliun harus bisa dipertanggungjawabkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan cara melakukan pembangunan yang benar-benar pro rakyat. “Dana pinjaman ini difokuskan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ketahanan pangan. Jangan sampai dana ini disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Sebab masyarakat ikut menanggung bebannya,” ujarnya.
Ia berharap, layanan pendidikan semakin baik, tidak hanya untuk sekolah negeri namun juga untuk swasta. “Selama ini Pemprov kurang memperhatikan sekolah swasta, harusnya dana pinjaman ini juga dialokasikan untuk membantu sekolah swasta. Sebab kewenangan Pemprov bukan hanya mengelola SMA/SMK negeri saja, tapi juga yang swasta,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, hingga akhir Agustus belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat tentang pengajuan pinjaman daerah skema pemulihan ekonomi daerah (PED) tahun 2020 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), melalui Menteri Keuangan, yang telah diajukan Pemprov Banten pada awal Agustus lalu.
“Postur APBD perubahan sudah disepakati dengan memasukan skema PED tahun 2020, bahkan Pemprov sudah mengalokasikan dana pinjaman ini untuk tujuh OPD,” katanya.
Budi mengingatkan, penarikan pinjaman daerah tahun 2020 difokuskan untuk kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Ada tujuh OPD yang akan dibiayai kegiatannya oleh dana pinjaman tahap I dan II ini, sebagian besar untuk DPUPR dan DPRKP,” katanya.
Dalam proposal pengajuan pinjaman daerah skema PED tahun 2020, Dana pinjaman itu akan difokuskan untuk tujuh OPD, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Pertanian (Distan).
PINJAMAN SATU PAKET
Sekda Banten Al Muktabar mengungkapkan, pinjaman daerah skema pemulihan ekonomi daerah (PED) tahun 2020 yang diajukan Pemprov pada awal Agustus lalu, jangka waktu pinjamannya selama 10 tahun dengan masa tenggang 24 bulan. “Kegiatan yang diusulkan Pemprov ke pusat, seluruhnya merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Banten,” katanya.
Ia melanjutkan, penarikan dana pinjaman dilakukan dalam dua tahap, yakni penarikan pertama Rp856,2 miliar tahun 2020 dan penarikan kedua sebesar Rp4,1 triliun tahun 2021.
“Dukungan pembiayaan ini prinsipnya mereview kembali agenda kita yang telah direfocusing lewat peraturan yang diarahkan pemerintah pusat pada penanganan Covid-19,” urainya.
Saat ini, kata Al, permohonan pinjaman yang diajukan Pemprov masih dalam proses di Kementerian Keuangan. “Saat ini masih direview pusat. Bentuk konkretnya nanti itu adalah pagu indikatif dalam sistem pembiayaan. Dalam satu dua hari ke depan mudah-mudahan sudah ada persetujuan dari pusat, sehingga bisa dituangkan dalam postur APBD Perubahan 2020 untuk pinjaman tahap pertama,” jelasnya.
Meskipun pinjaman daerah yang diajukan Pemprov terbagi dalam dua tahap, tapi pengajuan pinjamannya dalam satu paket. “Pengajuan pinjamannya sebesar Rp4,9 triliun, tapi saat ini yang kita bahas untuk tahap pertama tahun 2020. Untuk pembahasan pinjaman tahap kedua nanti ada lagi waktunya saat pembahasan rancangan APBD 2021,” tegasnya.
Al berharap, pengajuan pinjaman daerah ke pusat disetujui seluruhnya. “Saat ini angka-angkanya belum final, makanya masih perlu dibahas bersama dengan DPRD sambil menunggu persetujuan pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengungkapkan, secara regulasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) merupakan program pusat untuk membantu pemulihan ekonomi daerah (PED).
“Dalam aturan terbaru, Pemprov diperbolehkan mengajukan pengajuan pinjaman ke pusat tanpa persetujuan DPRD. Namun setelah itu disetujui, tetap harus dibahas berdama DPRD untuk dituangkan dalam APBD,” katanya.
Ia melanjutkan, Pemprov Banten termasuk salah satu daerah yang bisa memanfaatkan program PEN, lantaran telah memenuhi sejumlah persyaratan seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Nanti penggunaan dana pinjaman akan diawasi ketat oleh DPRD Banten,” tegasnya. (den/air)
