SERANG – Fraksi PAN dan Golkar meminta Gubernur Wahidin Halim tidak cepat berpuas diri atas capaian pembangunan dalam tiga tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Andika Hazrumy.

Ketua Fraksi PAN DPRD Banten Dede Rohana mengatakan, yang merasakan kinerja gubernur dan wakil gubernur adalah masyarakat. “Okelah ada sejumlah capaian yang patut diapresiasi, tapi faktanya sebagian besar masyarakat Banten masih belum puas atas kinerja Pemprov Banten, lebih khusus atas kinerja gubernur,” kata Dede kepada Radar Banten menanggapi pernyataan gubernur yang membeberkan sejumlah pencapaian pembangunan, Senin (14/9).

Ia melanjutkan, ketidakpuasan masyarakat cukup beralasan dan tentu saja itu tantangan yang harus dihadapi WH-Andika. Dede menyebutkan keluhan masyarakat terhadap layanan dasar, misalnya bidang infrastruktur, faktanya jalan provinsi masih banyak yang rusak dan sempit (tidak memenuni standar jalan provinsi). Hal yang sama di bidang kesehatan, belum semua masyarakat miskin bisa mendapat layanan kesehatan gratis. Kemudian di bidang pendidikan, ternyata belum semua kecamatan di Banten memiliki SMA dan SMK negeri yang menjalankan program pendidikan gratis.

“Yang paling mencolok tentu saja terkait dengan sulitnya masyarakat mendapatkan kesempatan kerja, akibatnya pengangguran makin tinggi dan angka kemiskinan makin naik di Banten. Ini fakta,” tutur Dede.

Di tahun keempatnya memimpin Banten, Dede berharap gubernur dan wakil gubernur meningkatkan koordinasi dengan bupati walikota sehingga RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 bisa tercapai. Terlebih saat ini ada ujian berat yakni pandemi Covid-19, jangan sampai provinsi dan kabupaten kota jalan sendiri-sendiri.

“Covid-19 pasti dampaknya pada program pembangunan juga namun, jangan dijadikan alasan bila target RPJMD tidak tercapai lantaran pandemi,” pungkasnya.

Senada dengan Fraksi PAN, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan juga menilai capaian Pemprov Banten selama tiga tahun terakhir tidak ada yang luar biasa. Menurutnya, apa yang dilakukan pemprov per hari ini belum sebanding dengan kemampuan yang seharusnya bisa dilakukan oleh gubernur.

“Cek ke dalam bagaimana pengelolaan pendidikan yang dikatakan gratis. Itu hanya semacam program gula-gula yang kerasanya manis tapi bukan gula ya, hanya semacam pemanis buatan. Program pendidikannya sudah gak mainstream dan juga bukan antimainstream. Standar banget cuma ngejar predikat berbuat baik jauh dari visioner. Cek saja ke dalam, tanya siswa tanya kepala sekolah,” ujarnya.

Mantan aktivis mahasiswa ini melanjutkan, di bidang kesehatan juga tidak ada capaian yang menggembirakan. Saat ini bahkan pemprov mengurangi kuota penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Katanya kesehatan gratis bagi warga miskin mau diselenggarakan hanya di RSUD Banten saja, itu kalaulah ada aturan hukumnya. Coba cek kalau memang serius mau menanggung biaya kesehatan warga miskin, harusnya gak ada lagi itu pakai surat keterangan tidak mampu (SKTM),” tutur Fitron.

Politikus muda ini menambahkan, standar ukuran yang klaim SKTM untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis juga tidak jelas. “Kami tahu persoalannya data, makanya kalau memang serius bukan hanya berlomba bayarin orang miskin berobat. Tapi dimulai dari strategi bagaimana mengurus datanya baru mengambil langkah bayarin mereka. Kalau dibalik ya begini jadinya. Cek juga ke bawah ini masalahnya banyak banget,” sindirnya.

Dikatakan Fitron, memasuki tahun keempat kepemimpinannya, gubernur harus lebih produktif dan progresif menunaikan tugas dan tanggung jawabnya menyejahterakan masyarakat Banten. “Meski saya tidak begitu yakin Pak Gubernur mampu memanfaatkan dengan baik sisa waktu yang ada. Apalagi dua tahun terakhir masa baktinya di tengah pandemi covid,” bebernya.

Fitron menyarankan agar gubernur tidak perlu repot-repot merevisi RPJMD 2017-2022. Dalam sisa waktu 1,5 tahun ini turning pointnya adalah penganggaran tahun ini. Jika baik perencanaan dan pelaksanaannya paling tidak target pembangunan Banten bisa diperbaiki.

“Target gak perlu dirubah, kita juga dapat memahami karena bukan hanya Indonesia tapi juga dunia mengalami persoalan pandemi. Namun demikian secara stimulasi pembiayaan pembangunan sudah diambil langkah pinjaman, yang dapat digunakan dalam mengejar target pembangunan,” tegasnya.

Fitron menyarankan gubernur untuk membenahi reformasi birokrasi yang kecenderungannya lamban dalam pelayanan publik. “Problem itu juga sudah disikapi oleh banyak pihak termasuk dua kali LKPj Gubernur Banten terkait pengisian jabatan definitif. Pemprov perlu birokrasi yang solid dan baik,” tutup Fitron.

APRESIASI

Berbeda dengan Dede dan Fitron, sejumlah fraksi lain memberikan apresiasi atas capaian pembangunan yang dilakukan Pemprov Banten. Di antaranya Fraksi NasDem-PSI, Demokrat, PKB. Sedangkan Fraksi PDIP, Gerindra dan PKS hanya menyampaikan saran dan kritikan agar RPJMD 2017-2022 bisa dipertanggungjawabkan oleh gubernur dan wakil gubernur diakhir masa jabatan.

Ketua Fraksi NasDem-PSI Furtasan Ali Yusuf mengungkapkan, ada perbaikan dalam tiga tahun terakhir dalam hal layanan dasar seperti yang disampaikan gubernur. Namun RPJMD Banten itu harus dicapai dalam lima tahun. “Dalam tiga tahun terakhir, kami melihat Pak Gubernur sudah on the track dalam menjalankan visi-misinya yang tertuang dalam RPJMD. Tapi capaian itu belum menggambarkan kepemimpinannya untuk lima tahun,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa menilai kinerjanya sendiri, harus dinilai oleh orang lain dalam hal ini masyarakat. “Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, agar target RPJMD 2017-2022 bisa dicapai minimal 90 persen,” ungkapnya.

Pekerjaan rumah yang dimaksud Furtasan adalah di bidang pendidikan, program penerimaan peserta didik baru masih bermasalah tiap tahun, sejak SMA/SMK dikelola Pemprov Banten. Kemudian target pembangunan SMA/SMK negeri sebanyak 52 selama lima tahun, hingga tahun keempat belum tercapai  setengahnya. “Belum lagi soal kebijakan sekolah gratis masih diskriminatif, baru sekolah negeri saja, sedangkan siswa SMA/SMK swasta masih belum dapat perhatian maksimal dari Pemprov Banten,” urainya.

Sementara Fraksi Demokrat menilai gubernur dan wakil gubernur sudah berupaya keras menunaikan janji politiknya selama tiga tahun memimpin. “Apa yang disampaikan Pak Gubernur benar adanya, tapi itu keberhasilan semua pemerintahan di Banten, baik itu pemerintah desa pemkab pemkot dan provinsi,” kata Wakil Ketua DPRD Banten Fraksi Demokrat M Nawa Said Dimyati.

Kendati begitu, pria yang akrab disapa Cak Nawa ini tidak mempersoalkan bila ada berbagai pihak yang menilai Banten masih belum berhasil. “Itu hal biasa, tak perlu dipermasalahkan, mungkin mereka punya sudut pandang yang berbeda dengan Pemprov Banten yang lebih menekankan pada angka statistik dalam melaksakanan program pembangunan,” jelasnya.

Terkait sisa waktu kepemimpinan WH di tengah pandemi Covid-19, Nawa menilai tentu akan berdampak pada pencapaian RPJMD 2017-2022. Menurut Nawa, pandemi adalah kejadian yang luar biasa, sehingga tak pernah terpikirkan sebelumnya.

“Tentu kita semua tahu, hampir semua pemerintahan daerah harus mengikuti skema dari pemerintah pusat dalam menanggulangi pandemi, baik itu dari aspek kesehatan maupun dari aspek ekonomi. APBD 2020 di refocusing untuk itu. Hal ini tentunya akan menghambat tercapainya RPJMD. Jadi, apabila ada kepala daerah yang menjadikan itu sebagai alasan tidak tercapainya target RPJMD, bisa dimaklumi,” pungkasnya.

Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis menilai, tidak elok mempersoalkan capaian pembangunan ditengah pandemi Covid-19. Ia menyarankan agar gubernur fokus menangani pandemi Covid-19. “Jangan dulu mengklaim keberhasilan program pembangunan ditengah pandemi, faktanya saat ini banyak warga Banten yang di PHK akibat covid. Pengangguran dimana-mana sehingga angka kemiskinan pasti bertambah tahun ini,” katanya.

SESUAI TARGET

Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem) Mahdani mengungkapkan, pemprov setiap tahun berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai target yang direncanakan.

“Tiga tahun ini semuanya berjalan sesuai rencana, meskipun ada beberapa kendala akibat gagal lelang  dan pengadaan lahan dalam proyek pembangunan infrastruktur,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Muhtarom mengatakan, memasuki tahun keempat kepemimpinan WH-Andika, target RPJMD sulit dicapai akibat pandemi covid-19.

“Sebetulnya pemprov bukan ingin revisi RPJMD, tapi pemprov menyampaikan fakta ke DPRD Banten dan Kemendagri bahwa pandemi covid telah terjadi situasi yang mengharuskan pemprov melakukan perubahan target-target RPJMD,” katamya.

Ia melanjutkan, target dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD 2019-2022 sebenarnya tidak perlu dilakukan penyesuaian, bila tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi Covid-19. “Jadi karena ada kejadian luar biasa, Pak Gubernur menyampaikan fakta-fakta itu ke DPRD dan Kemendagri, untuk meminta saran dan arahan terkait perubahan target RPJMD imbas dari covid,” ujarnya.

Berdasarkan saran dari DPRD Banten, lanjut Muhtarom, pemprov telah melakukan konsultasi dengan Kemendagri terkait rencana perubahan target RPJMD 2019-2022. (den/alt)