SERANG – Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Kadishubkominfo) Banten, Revri Aroes tersandung kasus dugaan korupsi. Revri ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengembangan telekomunikasi dan telematika pada Dishubkominfo Banten tahun 2016 senilai Rp3,5 miliar.
“Iya, RA (Revri Aroes-red) sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pengembangan telekomunikasi dan telematika di Dishubkominfo Banten. Gelar perkara (penetapan tersangka-red) sudah dilaksanakan,” kata sumber Radar Banten di lingkungan Kejati Banten, Senin (5/10).
Sumber tersebut menyebut penyidik pidana khusus Kejati Banten menetapkan tiga tersangka lain. Surat pemanggilan keempatnya sebagai tersangka telah dikirim Senin (5/10). “Ada tiga tersangka lain, informasinya MK dari swasta, DMH seorang dosen. Untuk satu lagi saya lupa, tapi dia (tersangka-red) anak buahnya RA (Revri Aroes-red),” katanya.
Keempat tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor,” ucapnya.
Hingga Senin sore kemarin keempat tersangka tersebut belum memenuhi panggilan penyidik. Rencananya penyidik akan memanggil kembali keempat tersangka. “Belum datang hari ini (kemarin-red), rencananya mau dipanggil lagi setelah ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, Revri Aroes dalam perkara tersebut diketahui sebagai pengguna anggaran (PA) sekaligus merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK). Saat disinggung mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Revri Aroes dan kawan-kawan, sumber Radar Banten tersebut enggan menjawabnya. “Itu nanti saja diungkap saat di persidangan,” katanya.
Sementara itu, Kuasa hukum Revri Aroes, Yandi Hendrawan membenarkan adanya penetapan tersangka. “Saya dapat penunjukan dari Kejati untuk mendampingi beliau (Revri Aroes-red) dan dua tersangka lain,” kata Yandi saat dihubungi melalui sambungan telepon Senin malam kemarin.
Yandi mengaku belum menjalin komunikasi kepada kliennya. Ia berencana akan mendatangi rumah kliennya untuk membicarakan perkara tersebut. “Saya juga enggak punya nomor teleponnya (tersangka-red). Rencananya, saya mau cari dulu alamatnya,” ujar Yandi.
Dikonfirmasi terpisah, Kasi Penkum Kejati Banten, Ivan Siahaan mengatakan proses penyidikan perkara tersebut saat ini masih berjalan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik. “Yang diperiksa dalam kasus tersebut sudah banyak, saya tidak hafal jumlahnya,” kata Ivan saat ditemui di ruang kerjanya.
Proyek yang didanai oleh APBD Banten tersebut diketahui telah merugikan keuangan negara Rp1 miliar. Jumlah tersebut didapat dari perhitungan audit Inspektorat Banten. “Jumlah kerugian negaranya kalau tidak salah Rp1 miliar sekian, sudah diterima hasil auditnya,” kata Ivan.
Ivan mengatakan, kegiatan proyek tersebut berupa bimbingan teknis (bimtek) internet desa dan internet sehat. Kegiatan tersebut melibatkan dua perguruan tinggi negeri yakni Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Diduga kegiatan proyek tersebut fiktif. “Dugaannya fiktif,” tutur alumnus UGM tersebut.
Proses pengusutan kasus tersebut dimulai sejak awal 2019. Bidang Intelijen Kejati Banten yang menerima laporan mulai menggali keterangan pihak-pihak terkait dan mengumpulkan data-data. Setelah mendapati adanya perbuatan melawan hukum, penyelidik melimpahkan penanganan perkara tersebut ke bidang pidana khusus (pidsus). “Ini penyelidikannya sangat silent (diam-red) sehingga tidak pernah kita ekspos keluar karena kita fokus kumpulkan bukti,” kata Kajati Banten Rudi Prabowo Aji, Selasa (21/7).
Juni 2020 penyelidik melaksanakan gelara perkara. Hasil gelar perkara menaikan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Penyelidik telah mendapati bukti permulaan yang cukup. “Kita tingkatkan (ke tahap penyidikan-red) karena bukti sudah cukup,” ujar Rudi.
Kegiatan tersebut, lanjut Rudi melibatkan banyak orang. Kasus tersebut kata dia termasuk level tinggi atau high level. “Ini (kegiatan-red) melibatkan banyak orang yang menurut kita high level (perkara-red),” didampingi Asintel Chairul Fauzi, Aspidsus Sunarko dan pejabat utama Kejati Banten lainnya.
Rudi menuturkan kegiatan internet desa dan internet sehat tersebut tidak ada alias fiktif. “Ini kegiatan fiktif, ada kegiatan bimbingan teknis (bentuk kegiatannya-red) tapi fiktif. Kita meneliti sangat dalam, tapi enggak ada kegiatannya,” tutur pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah (Jateng) tersebut. (mg05/air)
