Ngaku Sedang Lakukan Kajian

PANDEGLANG – Dikabulkannya permohonan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) pilkada Pandeglang yang disampaikan tim pasangan Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy (Thoni-Imat) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat respons dari tim Irna Narulita-Tanto Warsono Arban.

Tim petahana itu sedang melakukan kajian atas tuduhan yang disampaikan lawan tanding dukungannya di MK tersebut.

Namun, walau demikian, tim petahana masih meyakini putusan akhir yang akan disampaikan pihak MK tidak akan menggugurkan hasil perolehan suara pilkada Pandeglang 9 Desember 2020 lalu. 

Ketua Tim Pemenangan Irna-Tanto Iing Andri Supriadi tidak mempersoalkan laporan PHP yang disampaikan kepada MK. Hal itu, kata dia, merupakan hak setiap individu yang bertarung diajang pilkada dan tidak boleh dipersoalkan.

Namun dia meyakini, keputusan yang akan diambil MK tidak akan mengubah hasil pilkada Pandeglang. “Tentunya kami menghargai proses di MK. Dan kami yakin endingnya MK akan menolak gugatan paslon 02 (Thoni dan Imat-red),” katanya, kemarin.

Iing mengatakan, gugatan yang disampaikan pasangan 02 diajang pilkada tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga, kata dia, hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu. “Karena gugatannya tidak sesuai dengan PMK. Baik terkait selisih suara maupun tenggang waktu yang diberikan oleh KPU kepada pemohon,” katanya.

Ditanya soal kesiapan mengikuti persidangan di MK. Iing mengaku pihaknya akan melakukan kajian dan pertimbangan terlebih dahulu agar apa yang dilakukan tidak merugikan. Namun, apabila hal tersebut dibutuhkan, pihaknya akan langsung mengajukan menjadi pihak terkait agar bisa menyampaikan pembelaan dan menunjukkan bukti di persidangan. “Nanti kita kaji terlebih dahulu apakah diperlukannya menjadi pihak terkait atau tidak, kita lihat nanti ya di persidangan,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Thoni Fathoni Mukson belum bisa memberikan banyak komentar mengenai hal tersebut. Soalnya, kata dia, ada aturan dan mekanisme yang harus ditempuh di MK termasuk dengan mengikuti setiap agenda persidangan yang dijadwalkan terkait aduan sengketa hasil Pilkada.

“Kita ikuti mekanisme yang ada karena persidangan-persidangan dimulai tanggal 26 Januari nanti,” katanya mengakhiri pembicaraan.

Sebelumnya diberitakan, MK mengabulkan gugatan sengketa hasil pilkada yang digelar 9 Desember dan sudah teregister dengan Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Januari dengan pokok permohonan PHP Bupati Pandeglang tahun 2020. (dib/zis)