SERANG-Jelang empat bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, serapan APBD Pemprov Banten baru 48 persen. Penyebabnya pinjaman daerah untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,1 triliun batal.
Serapan anggaran yang masih di bawah 50 persen menjadi sorotan Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke gedung Pendopo Gubernur Banten, pekan lalu.
Plt Sekda Banten Muhtarom mengatakan, masih rendahnya persentase belanja daerah karena pembaginya masih angka Rp15 triliun lebih yakni APBD murni tahun ini. “Sedangkan rilnya hanya Rp12 triliun setelah dikurangi Rp4,1 triliun pinjaman SMI yang tidak jadi,” ujar Muhtarom, kemarin.
Nanti, kata dia, apabila sudah ada Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2021, maka persentase serapan anggaran akan meningkat drastis. Jika pembaginya adalah Rp12 triliun, maka serapan anggaran mencapai 60 persen.
Selain itu, mantan Asda II Kota Tangerang ini mengungkapkan, alasan lainnya yang membuat angka persentase serapan belanja masih di bawah 50 persen adalah penundaan pekerjaan pembangunan sambil menunggu kepastian pinjaman daerah. “Karena kalau terus dikerjakan nanti khawatir tidak bisa dibayarkan,” terangnya.
Sementara itu, Muhtarom mengatakan, realisasi untuk pendapatan daerah hampir normal. “Sekitar 75 persen,” tuturnya.
