SERANG–Puluhan armada pengangkut sampah dari Kota Tangsel menuju Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong dihentikan warga Lingkungan Jakung, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan Kota Serang, kemarin (21/10). Warga meminta Kompensasi Dampak Negatif (KDN) segera direalisasikan.
Aksi puluhan warga Jakung itu dimulai sekira pukul 08.00 WIB. Massa aksi membawa sejumlah poster berisi tuntutan warga. Massa aksi membubarkan diri usai ditemui Walikota Serang Syafrudin di Kantor Kelurahan Cilowong.
Edi Santoso, kordinator aksi, mengungkapkan, penghentian armada pengangkut sampah ini telah dilakukan warga sejak Rabu (20/10) malam. Dia mengancam aksi penghentian puluhan truk itu akan terus berlanjut hingga tuntutan warga dipenuhi oleh Pemkot Serang.
“Kita ingin jalan ini steril dulu dari mobil sampah, kalau masih ada akan kita pulangkan, sebelum tuntutan dipenuhi,” ujar Edi.
Dikatakan Edi, ada 10 tuntutan warga. Di antaranya, perbaikan tata kelola sampah, sistem transportasi pengangkutan sampah, dan pembinaan dan bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lalu, pendiddikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi bagi masyarakat Cilowong. “Kita juga ingin ada dana awal pembinaan per RT itu Rp100 juta, dan di sini (Cilowong-red) ada 21 RT, ini untuk menghindari kecemburuan,” bebernya.
Edi menuturkan, selama armada pengangkut sampah beroperasi, ditemukan air lindi berceceran di jalan raya. Sehingga dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan masyarakat. “Apalagi jalan ke Taktakan ini sedang dibangun, truk sampah berhenti dan air sampah jatuh ke jalan, ada lalat, dan tentunya ini buruk untuk kesehatan,” terangnya.
Sementara Walikota Serang Syafrudin berjanji tuntutan warga tersebut akan dibahas dibahas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang pada Senin (25/10).
“Ini akan kita bahas sesuai kemampuan. Kalau keinginan Puskesmas, mobil ambulans, sekalipun tidak ada kerja sama dengan Tangsel kita siap. Kemudian anggaran kerja sama ini juga murni untuk Cilowong dan juga kompensasi warga,” katanya.
Politisi PAN Banten ini menyetujui operasional armada pengangkut sampah untuk dihentikan hingga tuntutan warga rampung dibahas. “(Penyetopan sampah-red) tidak apa apa, itu keinginan masyarakat, tidak jadi masalah. Kalau misalnya, Senin ada kesepakatan nanti dimulai lagi,” tuturnya.
Syafrudin mengaku maklum atas reaksi warga lantaran terlambatnya kompensasi yang dijanjikan. “Karena kerja sama antar daerah itu berbeda dengan antar pengusaha, kalau antar pemerintah ada prosedur,” katanya. “Tapi sarana dan prasaran harus diperbaiki, peralatan harus siap, mobilisasi juga harus siap, hal ini kita penuhi semua tahun ini,” tambah Syafrudin. (fdr/nda)
