Lilis mengaku, bantuan logistik berada di Dinsos bukan di BPBDPK seperti yang sudah-sudah.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemberian bantuan logistik diarahkan ke Dinsos Kabupaten Pandeglang. “Sebetulnya, kita enggak ada buat logistik, adanya di Dinsos. Tetapi, nantilah kita akan carikan bantuannya untuk masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan,  penanganan dan pemberian bantuan pertama pada musibah banjir tersebut ada di pihak BPBDPK bukan di instansinya. Dinsos Pandeglang, kata dia, bisa memberikan bantuan kepada korban banjir, tetapi yang utama adalah BPBDPK selaku instansi terkait penanganan kebencanaan. “Biar BPBD dulu, kebiasaan BPBD,” katanya singkat.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Paneglang M Habibi Arafat menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab di kedua instansi tersebut. Seharusnya, kata dia, masyarakat mendapatkan prioritas pelayanan, terlebih di bidang kebencanaan.

Habibi menegaskan, Komisi IV DPRD Pandeglang akan segera melakukan pemanggilan terhadap dua instansi tersebut, terutama BPBDPK karena dinilai tidak bisa bekerja dengan baik. “Padahal pihak kecamatan sudah memberikan informasi kepada Dinsos dan BPBD dari semalam, tetapi sampai saat ini belum ada yang turun. Terlalu inih,” katanya.

Reporter: Adib
Editor: M Widodo