SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sudah memasuki akhir triwulan tahun 2022, tetapi serapan anggaran Pemprov Banten masih 53,83 persen per tanggal 19 Agustus 2022 dari total APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2022 sebesar Rp12,48 triliun.
Bahkan, masih ada 10 organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapannya di bawah 40 persen.
Meskipun begitu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengaku, serapan belanja pada APBD Provinsi Banten yang mencapai 53,83 persen mengalami peningkatan sebesar 2,03 persen dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. “Tahun lalu hanya sebesar 51,80 persen,” ujar Al usai memimpin rapim di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (22/8).
Al juga memastikan ketersediaan anggaran kas di RKUD untuk pembiayaan pembangunan sesuai perencanaan telah sesuai dengan cash flow dan tidak terdapat dana idle cash. Untuk itu Pemprov Banten menjadi salah satu daerah yang tidak mendapat penundaan dana alokasi umum dari pemerintah pusat.
Kata dia, APBD turut memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi kebijakan belanja 40 persen untuk produk lokal dalam negeri juga berjalan di Banten. “Berdasarkan review BPKP(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kita masih berjalan sesuai agenda pembelanjaan produk dalam negeri,” tegasnya.
Al juga mengungkapkan Pemprov memiliki katalog lokal dan aplikasi Plaza Banten yang berbasis UMKM. Untuk itu, ia juga mengimbau para pelaku UMKM di Provinsi Banten untuk melengkapi administrasi dan membuka toko online di Plaza Banten untuk menjangkau pasar di daerah lain.
