Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, ada beberapa OPD yang serapannya masih di bawah 40 persen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan serapan anggaran masih rendah, seperti pelaksanaan kegiatan berada di akhir tahun dan ada beberapa kegiatan yang masih menunggu hasil lelang. “Ada beberapa kegiatan yang dpt dilaksanakan menunggu proses perubahan APBD 2022, dalam rangka optimaliasasi pendapatan dan kebijakan belanja pada perubahan APBD 2022,” ujarnya.
Berdasarkan data BPKAD, ada 10 OPD dengan serapan yang masih rendah. Yakni Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Organisasi, Biro Hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Biro Administrasi Pimpinan. Sedangkan OPD dengan serapan tertinggi yakni Badan Kesbangpol, BPKAD, Dinas Ketahanan Pangan, Inspektorat, dan Satpol PP.
Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten Gunawan Rusminto mengakui serapan anggarannya masih rendah karena ada beberapa faktor. Misalnya saja ada penyaluran hibah untuk LPTQ senilai Rp7 miliar yang baru akan disalurkan akhir bulan ini. Kemudian ada juga anggaran yang tidak terserap senilai Rp2,5 miliar untuk kegiatan rapat kerja gubernur 10 provinsi yang semula bakal dilaksanakan di Banten. “Tapi arahannya tidak boleh offline, sehingga dilaksanakan online. Karena Banten menjadi tuan rumah, maka awalnya kami anggarkan untuk kegiatan itu,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan efisiensi dana hibah untuk lembaga keagamaan sebesar Rp10,4 miliar serta anggaran untuk dana tim petugas haji daerah. “Yang semula dianggarkan Rp3,7 miliar, efisiensi menjadi Rp1,05 miliar,” terang Gunawan.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, dari anggaran sebesar Rp960 miliar, sekira 25 persennya diperuntukkan bagi pembebasan lahan sebesar Rp244 miliar. Dari anggaran pembebasan lahan itu, baru terealisasi 12 persen.
“(Terkendala-red) proses pelaksanaan pembebasan lahan,” ujarnya. Apalagi, ada juga pembangunan infrastruktur yang menunggu pembebasan lahan rampung. (nna/air)
