Agar Pandeglang tetap kondusif, Ida kembali menyarankan agar Bupati Pandeglang menyikapi dengan bijak penolakan pengadaan sepeda listrik oleh sebagian masyarakat Kabupaten Pandeglang.

“Sepengetahuan saya, masyarakat Pandeglang meminta jalan rusak diperbaiki dulu, baru kemudian melakukan pengadaan sepeda listrik. Jadi Bupati Pandeglang harus pintar mengambil kebijakan, satu sisi mengakomodir kepentingan RT dan RW, di sisi lain juga mengakomodir masyarakat yang ingin jalan rusak diperbaiki. Jangan sampai APBD Pandeglang untuk membangun jalan justru dialihkan untuk pengadaan sepeda listrik,” pungkasnya.

Senada, anggota DPRD Banten dapil Pandeglang lainnya Anda Suhanda mengungkapkan, meskipun niat Bupati Pandeglang cukup baik untuk mengapresiasi kinerja RT/RW, namun membelikan sepeda listrik kebijakan yang tidak tepat.

“Penolakan yang disampaikan sebagian masyarakat Pandeglang sangat wajar, karena pengadaan listrik bila dipaksakan akan memicu konflik di tengah masyarakat. Lebih baik ditunda dulu, agar RT/RW dan masyarakat yang menolak kebijakan Bupati tidak diadu domba,” tegasnya.

Politikus Gerindra ini menuturkan, masih banyak program yang bisa diterima semua pihak selain pengadaan RT/RW.

“Misalnya anggaran Rp38 miliar untuk pembelian sepeda listrik dialihkan dalam bentuk penambahan insentif untuk RT/RW. Dengan begitu, semua RT/RW dituntut kerja maksimal melayani kepentingan masyarakat,” bebernya.

Bila pengadaan sepeda listrik tahun 2023 tetap direalisasikan, Anda mengaku khawatir terjadi kubu-kubuan ditengah masyarakat, antara kubu pendukung kebijakan Bupati dan kubu yang menolak.