“Jika itu yang terjadi, yang dirugikan adalah semua masyarakat Pandeglang. Apalagi saat ini isu kenaikan BBM bersubsidi membuat masyarakat resah, sehingga masyarakat mudah terpancing pada isu-isu yang sensitif, apalagi jalan di desa-desa terutama di wilayah Selatan masih banyak yang rusak,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Banten daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Pandeglang Yoyon Sujana menilai, kebijakan Bupati Pandeglang melakukan pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW pada tahun anggaran 2023 senilai Rp38 miliar bukan hal yang mendesak yang dibutuhkan masyarakat Pandeglang.

“Sebaiknya selesaikan dulu pembangunan infrastruktur jalan rusak yang ada di Kabupaten Pandeglang. Bila jalannya sudah bagus semua, silakan RT/RW belikan sepeda listrik. Jika perlu langsung belikan sepeda motor juga tidak masalah,” ungkapnya.

Politikus Demokrat ini melanjutkan, kinerja RT/RW se- Kabupaten Pandeglang memang patut diberikan apresiasi oleh Pemkab Pandeglang, namun tidak tepat bila bentuk apresiasinya dengan pembelian sepeda listrik.

“Saya mendukung kinerja RT/RW diapresiasi, karena sudah bekerja untuk masyarakat Pandeglang. Tapi pembelian sepeda listrik ini yang tidak tepat. Sepeda motor saja sulit digunakan di jalan rusak, apalagi sepeda listrik,” bebernya.

Agar polemik pengadaan sepeda listrik tidak berlarut-larut, Yoyon berharap Bupati Pandeglang membatalkan atau menunda rencana pengadaan sepeda listrik tersebut.

“Saya tidak urusan mau ada kepentingan politik 2024 atau tidak. Yang jelas sepeda listrik tidak tepat selama infrastruktur jalan di Pandeglang masih banyak yang rusak. Lebih baik kebijakannya diganti dengan pengadaan smartphone untuk RT/RW. Selain lebih hemat anggaran, fungsinya juga cukup signifikan dalam menunjang kinerja RT/RW,” pungkasnya.

Reporter: Deni Saprowi

Editor: Aas Arbi