SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemprov Banten menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial. Bentuk bantuan sosial itu yakni bantuan langsung tunai (BLT) yang digulirkan kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengaku pihaknya sudah mengkalkulasi anggaran yang diamanatkan pemerintah pusat, yaitu 2 persen dari dana transfer umum (DTU). Selain itu, Pemprov juga bakal menggulirkan anggaran yang berasal dari bantuan tak terduga (BTT). “Tapi yang dari BTT belum, karena saya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait berapa besarannya, penerimanya, dan sebagainya,” ujar Al saat menghubungi radarbanten.co.id, Selasa, 6 September 2022.
Al mengatakan, koordinasi dengan pemerintah pusat ini sangat diperlukan untuk menentukan besaran anggaran yang bakal dialokasikan oleh Pemprov. “Kami akan koordinasi dulu apakah penerima bantuan itu semua dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial-red) dicover pemerintah pusat atau bersama-sama dengan pemerintah daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota atau seperti apa,” terangnya.
Ia juga ingin memastikan apakah satu keluarga boleh menerima bantuan ganda atau tidak. Untuk itu, ia sendiri langsung ke Kementerian Sosial RI untuk memperjelas skema penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM ini.
Setelah ia mendapatkan informasi yang jelas, maka Pemprov akan menghitung kembali anggaran yang akan dialokasikan dari pos BTT. Namun, Al memastikan Pemprov langsung cepat tanggap mempersiapkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan amanat pemerintah.
Kata dia, ada beberapa kriteria masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Misalnya nelayan, supir angkutan, dan ojek pangkalan. Meskipun begitu, Al mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah itu bukan menaikkan harga BBM tetapi mengalihkan subsidi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga tepat sasaran. (Rostinah)
