JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi teguran keras kepada penjabat (Pj) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi. Bahkan Pi gubernur, Pj bupati dan Pj walikota akan diganti bila tiga kali hasil evaluasinya gagal mengendalikan inflasi di daerahnya.
“Kalau ada Pj Kepala Daerah yang sampai tiga kali berturut-turut inflasi daerahnya di atas nasional, sudah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor Presiden, ganti kemudian,” kata Tito dalam rilis Puspen Kemendagri, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.
Tito melanjutkan, pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan Pj Kepala Daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya pengendalian inflasi tidaklah mudah. Pj Kepala daerah harus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam.
“Tapi sebaliknya, jika Pj Kepala Daerah bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apapun kita akan pertahankan,” tegas Tito.
Dalam rapat tersebut, Tito tidak menyebutkan Pj Kepala Daerah mana saja yang terancam diganti dari jabatannya.
“Ada Pj Kepala Daerah yang autopilot dalam pengendalian inflasi. Kita punya datanya dari 101 Pj Kepala Daerah. Dan tahun 2023 akan kembali bertambah Pj Kepala Daerah. Evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan Tito, meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, dirinya mengingatkan kepada semua pihak agar jangan cepat berpuas diri. Berdasarkan data yang di kantonginya, dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia hanya berada di posisi tengah.
“Artinya jangan cepat kita berpuas diri, artinya kita (harus) mencapai target sekitar berkisar di 3 persenan. Itu target nasional,” pungkasnya.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tersebut diikuti seluruh gubernur, bupati, walikota se- Indonesia, termasuk Pj Gubernur Banten bersama Forkopimda Provinsi Banten.
Reporter: Deni Saprowi
Editor: Aas Arbi
