TIGARAKSA, RADARBANTEN.CO.ID – Pemkab Tangerang menginisiasi program satu desa satu Pegadaian. Tujuannya agar membantu warga desa bebas dari jeratan bank keliling dan pinjaman online (pinjol).
Program tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah. Katanya itu tidak solutif. Bahkan terkesan lempar tanggung jawab.
Kata Subandi Musbah, adanya program satu desa satu Pegadaian yang digagas pemerintah daerah tidak menjadi solusi bagi masyarakat untuk lepas dari jeratan bank keliling dan pinjaman online (pinjol).
Menurutnya, bank keliling dan pinjol dalam meminjamkan uang persyaratannya sangat mudah. Masyarakat akhirnya bisa melakukannya. Beda dengan Pegadaian yang harus ada jaminan, tidak semua warga memilikinya.
“Sekarang masyarakat saja sudah sulit, mana ada sesuatu yang bisa dijaminkan,” katanya, Kamis 16 Februari 2023.
Subandi juga mengungkapkan, sebaiknya pemerintah kabupaten mencari solusi agar masyarakat bisa pinjam uang tanpa harus ada persyaratan jaminan. Akses permodalan dipermudah, namun bukan sekedar menghadirkan pihak ketiga.
“Baiknya pemerintah daerah mengefektifkan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) untuk kesejahteraan masyarakatnya desa dengan cara meminjamkan tanpa ada jaminan,” terangnya.
Masih kata Subandi, untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan jeratan bank keliling, Pegadaian bukan solusi tepat. Malah membuat warga semakin sulit mengakses kebutuhan keuangan. Anggaran pemkab kan besar, skema UPDB atau bagi hasil desa yang sumbernya dari APBD saja dibesarkan dan fokus pada persolan kemiskinan.
“Mengapa tidak memainkan peranan UPDB dan alokasi dana desa saja. Tentu dengan tanpa agunan. Bukan malah menyodorkan Pegadaian yang belum tentu efektif,” pungkasnya.
Reporter: Mulyadi
Editor: Aas Arbi
