Ginanjar menambahkan, sejauh ini sekolah dengan program inklusi masih terbatas dan membutuhkan perhatian khusus. Ia pun menyinggung tentang kewenangan pemerintah daerah terhadap sekolah inklusi.
“Mungkin untuk membuat sekolah inklusi itu mahal ya. Sehingga jalan keluarnya, bisa dilakukan dengan melatih beberapa guru yang paham tentang pendidikan inklusi,” ungkapnya.
Iiq Nurulfaik, pengamat Pendidikan UPI menyakini, jumlah di lapangan akan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil suvei tersebut. Sebab, katanya, Banten masih memiliki grand design yang baik dalam melayani anak didik berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi ini.
Iiq berharap Pemerintah Provinsi Banten mengambil sikap atas potret pendidikan inklusi yang terjadi saat ini.
“Ini temuan di lapangan yang harus direspons. Pendidikan itu untuk semua, sehingga sudah menjadi amanat undang-undang untuk menggali potensi anak tanpa ada pembedaan,” jelas Iiq.
Senada dengan Iiq, Bahroji berharap hasil survei ini dapat menjadi rujukan Pemerintah maupun stakeholder terkait dalam menentukan arah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Banten.
“Pentingnya kita untuk melakukan survey dan riset untuk menemukan fakta. Evaluasi di lapangan dengan basis data harus menjadi concern pemerintah,” ungkapnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor : Mastur
