KPU Kota Serang Buka Masukan dan Tanggapan Masyarakat untuk DPS Pemilu 2024

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih pada Pemilu 2024 bisa masuk menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang sudah mengumumkan DPS serta membuka masukan dan tanggapan masyarakat terkait DPS mulai 12 April - 2 Mei 2023.

Kordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kota Serang, Nanas Nasihudin mengatakan, KPU Kota Serang menetapkan DPS pada 5 April 2023. Saat ini pihaknya tengah membuka masukan dan tanggapan masyarakat.

"Masukan dan tanggapan masyarakat dibuka sampai dengan 2 Mei 2023," ujar Nanas kepada RADARBANTEN.CO.ID, Senin 17 April 2023.

Kata dia, masukan dan tanggapan masyarakat diatur berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam proses masukan dan Tanggapan terhadap DPS dilaksanakan selama 21 hari dimulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023.

"Ada 12 item sesuai Keputusan KPU mengenai mekanisme penerimaan masukan dan tanggapan terhadap DPS," katanya.

Pertama, masukan dan tanggapan dapat diterima apabila DPS terdapat kesalahan data pemilih, pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan atau alasan lainnya.

Kedua, masukan dan tanggapan terhadap DPS dengan kategori kesalahan data pemilih adalah Pemilih yang dikategorikan terdapat kesalahan elemen data pemilih pada formulir model A- Kabupaten/Kota Daftar Pemilih yang diumumkan.

Ketiga, masukan dan tanggapan terhadap DPS dengan kategori pemilih baru adalah pemilih yang belum terdaftar pada DPS namun telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu WNI yang telah berusia 17 tahun pada hari-H pemungutan suara atau pemilih yang sudah pernah menikah.

Keempat, masukan dan tanggapan terhadap DPS dengan kategori Pemilih Tidak Memenuhi syarat adalah pemilih yang telah meninggal, belum genap berusia 17 tahun dan tidak pernah menikah, serta pemilih yang menjadi anggota TNI atau Polri.

Kelima, masukan dan tanggapan terhadap DPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan mengisi formulir model A-Tanggapan di tingkatan PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota dan atau melalui kanal cekdptonline.kpu.go.id.

Keenam, masukan dan tanggapan terhadap DPS yang dilakukan di PPS atau PPK diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota untuk pengesahan; Ketujuh, semua masukan dan tanggapan terhadap DPS harus disertai dengan bukti autentik.

Kedelapan, bukti autentik yang dimaksud adalah data yang dapat dipercaya yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Kematian.

Kesembilan, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data terhadap masukan dan tanggapan yang diterima dari formulir model A-Tanggapan dan dari kanal cekdptonline.kpu.go.id.

Kesepuluh, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan pengecekan terhadap masukan dan tanggapan DPS yang diterima dari kanal cekdptonline.kpu.go.id pada laman laporpemilih.kpu.go.id:

Kesebelas, Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap masukan dan tanggapan DPS menggunakan aplikasi sidalih dan kanal ceknik;

Terakhir, KPU Kabupaten/Kota menginformasikan hasil verifikasi masukan dan tanggapan DPS kepada masyarakat melalui SMS, Whatsapp, atau surel dengan status masih diproses, diterima, atau ditolak. (*)