JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menegaskan bahwa makanan Indonesia akan digunakan dalam pelaksanaan ibadah haji 1444 H/2023 M.
Hal ini disampaikan setelah menandatangani kontrak kerja sama antara Ditjen PHU Kemenag dengan para penyedia layanan katering untuk jemaah haji Indonesia di Jeddah, Senin, 17 April 2023.
RelatedPosts
Penandatanganan kontrak kerja sama ini telah dilakukan oleh para pemilik dapur layanan katering di Kantor Urusan Haji, KJRI, Jeddah, yang disaksikan oleh Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim, Inspektur Wilayah IV juga Plt. Sekretaris Itjen Kastolan, Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam dan Pelaksana Staf Teknis Haji 1 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agus Mi’raji.
Kementerian Agama telah menyiapkan layanan katering bagi jemaah haji Indonesia, termasuk pengiriman jutaan box makanan ke Madinah, Makkah, Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina) dan juga Bandara.
“Tahun ini kita ingin agar bahan makanan yang digunakan untuk layanan katering jemaah haji kita adalah produk Indonesia. Kita cantumkan dalam kontrak kerja sama bahwa 30% dari komponen katering harus berupa produk Indonesia,” terang Hilman dikutip dari laman Kemenag.
Pada tahun ini, sejumlah 76 dapur telah disiapkan untuk menyediakan layanan katering. Di antaranya, 53 dapur memberikan layanan katering bagi jemaah yang berada di Makkah, 21 dapur di Madinah, dan 2 dapur di Bandara Saudi.
“Kita akan memberikan penghargaan bagi perusahaan katering yang menggunakan produk-produk Indonesia lebih banyak dari yang lain,” sambungnya.
Kementerian Agama juga mengadakan pertemuan antara importir bahan makanan Indonesia dan penyedia layanan katering jemaah di Arab Saudi bersamaan dengan penandatanganan kontrak kerja sama. Menurut Hilman, hal ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama secara sinergis.
Hilman menekankan kepada para penyedia katering untuk dapat melakukan langkah strategis dan antisipatif agar dapat memberikan layanan terbaik kepada jemaah, mengingat kuota jemaah haji tahun ini kembali normal.
“Tahun ini, kali pertama akan ada dua petugas haji yang bertugas mengawasi dapur katering, mulai dari proses penyiapan, distribusi, dan kelayakan. Ini belum ada di tahun sebelumnya dan dilakukan untuk memastikan layanan katering berjalan dengan baik,” pesan Hilman.
Pada kesempatan itu, Irjen Kemenag Faisal menyatakan bahwa proses pengadaan penyedia layanan katering harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, para penyedia layanan tidak perlu memberikan sesuatu kepada pihak Indonesia, baik misi haji maupun pihak terkait lainnya. Faisal menambahkan bahwa proses pengadaan layanan katering harus melibatkan profesionalisme.
Editor: Aas Arbi
