SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN ke Provinsi Banten tahun ini menurun.
Dari sembilan Pemerintah Daerah di Banten, yang menerima paling banyak kucuran itu bukan Kabupaten Lebak, melainkan Kota Serang.
Berdasarkan data dari Laporan Perekonomian Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, pagu APBN di Provinsi Banten lebih rendah dibandingkan tahun 2022.
Pagu APBN yang dialokasikan untuk wilayah Banten pada tahun 2023 sebesar Rp 15,72 triliun, lebih rendah -7,01 persen (yoy) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 16,91 Triliun.
Secara spasial, alokasi APBN tertinggi terdapat di Kota Serang dengan pagu sebesar Rp 3,1 triliun. Sedangkan, terendah di Kota Cilegon dengan pagu sebesar Rp 495,07 miliar.
Berdasarkan data dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Pemprov Banten tahun ini mendapat Rp 2,73 triliun, Kabupaten Lebak Rp 1,28 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp 1,4 triliun, Kabupaten Serang Rp 1,56 triliun, Kabupaten Tangerang Rp 2,58 triliun, Kota Tangerang Rp 1,78 triliun, dan Kota Tangerang Selatan Rp 781,5 miliar.
Daerah yang mengalami peningkatan pagu yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Pada triwulan II 2023, anggaran APBN telah direalisasikan sebesar 22,6 persen atau mencapai Rp 3,55 triliun, lebih rendah dari triwulan II tahun 2022 sebesar 25,2 persen.
Realisasi APBN tertinggi yaitu Kabupaten Tangerang (27,2 persen) atau sebesar Rp 703,57 miliar, diikuti Kabupaten Lebak (26,3 persen) atau sebesar Rp 337,82 miliar, dan Kabupaten Pandeglang (25% persen) atau sebesar Rp 350,68 miliar.
Berdasarkan jenis belanja, pagu tertinggi di Provinsi Banten terdapat pada DAK Non Fisik (BOS) sebesar Rp 4,42 triliun, lebih sedikit -0,2 persen dari triwulan II tahun 2022 sebesar Rp 4,43 triliun.
Sedangkan, pagu terendah yaitu Belanja Bansos yang hanya sebesar Rp 16,67 miliar pada triwulan II tahun 2023, meningkat 21,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 13,7 miliar.
Sementara, dari sisi realisasi APBN per jenis belanja, realisasi tertinggi terdapat pada komponen Belanja Bansos yang terealisasi sebesar 33,89 persen atau Rp 5,64 miliar, diikuti dengan komponen Dana Desa sebesar 33,67 persen atau Rp 442,74 miliar, dan Belanja Pegawai sebesar 31,87 persen atau senilai Rp 1,16 triliun.
Sedangkan, realisasi terendah yaitu pada komponen DAK Fisik yang sebesar 10,56 persen atau sebesar Rp 63,19 miliar. (*)
Reporter : Rostinah
Editor: Agus Priwandono
