PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menyelenggarakan acara bimbingan teknis (bimtek) mengenai pengawasan penyiaran pemilu, dengan fokus pada peran masyarakat dalam mengawasi penyiaran terkait pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Acara ini berlangsung di Aula Pendopo Pandeglang.
Acara bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Pers RI), Forum Komunikasi TV Lokal Banten, Persatuan Wartawan Kabupaten Pandeglang, Pokja Wartawan Kabupaten Pandeglang, Relawan Negeri, serta sejumlah pejabat KPI seperti Wakil Ketua KPI Pusat Mohammad Reza, Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso, dan Ketua KPID Banten Haris H. Witharja.
Narasumber dalam acara ini meliputi Komisioner KPI Pusat Aliyah, Praktisi Penyiaran Subhan Nur Ulum,ST, Tokoh Masyarakat H. Fery Hasnudin, SH., MH, Wakil Ketua KPID Banten A. Solahudin, serta Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah, M.Sc. Acara ini dipandu oleh moderator Fikri Anidzar Albar, S.IP, yang juga merupakan pendiri Ruang Narasi.
Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, menjelaskan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk memastikan pemahaman yang seragam terkait regulasi yang dikeluarkan oleh KPI mengenai pemilu.
“Ini kan ke tokoh-tokoh masyarakat beberapa lembaga dan pemuda agar ada pemahaman yang sama terkait regulasi dari komisi penyiaran Indonesia,” katanya, Kamis, 26 Oktober 2023.
Lebih lanjut, Reza mengungkapkan bahwa acara ini juga merupakan wadah untuk mendiskusikan pengawasan pemilu. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh masyarakat di Pandeglang diharapkan dapat memahami proses pengaduan terkait penyiaran yang kurang tepat.
Pada kesempatan itu, Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyoroti pentingnya pengawasan media online dan penyiaran elektronik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan sesuai etika.
Rizki juga mengatakan, perlunya menjaga prinsip pers sebagai penjaga demokrasi, seimbang antara kebebasan pers dan keamanan negara.
Rizki menambahkan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya harmonisasi regulasi terkait pemilu, seperti Peraturan KPI tentang kepemiluan, yang sedang dalam proses dan akan berperan penting dalam pengawasan pemilu di masa depan.
Rizki mengingatkan, unia penyiaran tidak hanya melibatkan lembaga penyiaran, melainkan juga melibatkan unsur-unsur masyarakat dan pemerintah daerah.
“Diskusi ini membahas peran penting penyiaran dalam konteks pemilu dan bagaimana masyarakat serta pemerintah daerah terlibat dalam proses ini,” pungkasnya.
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor : Aas Arbi
