SERANG, RADARBANTEN.CO.ID-Dinamika politik saat ini terus memanas menjelang Pemilu 2024. Pemilu kali ini dibagi menjadi tiga koalisi besar dengan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Tiga pasangan itu yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari Koalisi Perubahan. Koalisi ini diisi oleh tiga partai yakni Partai NasDem, PKS dan PKB. Koalisi ini memiliki perolehan kursi sebanyak 167 kursi.
Ada juga pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dari koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain PDIP koalisi ini juga didukung oleh Partai Perindo, Hanura, PPP, dengan total 147 kursi.
Dan terakhir, ada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi ini bisa disebut koalisi gemuk, karena disokong banyak partai besar seperti Partai Golkar, Demokrat, PAN, PBB, dan Partai Gelora. Koalisi ini memiliki jumlah kursi paling banyak yakni 261 kursi.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Ahmad Sururi memandang bahwa koalisi di Pilpres ini tentunya akan berdampak pada koalisi di daerah. Bahkan, koalisi Pilpres ini bisa menyebabkan pecah kongsi di daerah.
Seperti di Kabupaten Lebak ada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dari Partai Demokrat, dan Wakilnya yakni Ade Sumardi dari PDIP. Di tingkat nasional keduanya mendukung capres yang berbeda.
Sama halnya di Cilegon terdapat Walikota Helldy dari Gerindra yang mengusung Prabowo-Gibran dan Wakilnya Sajuji dari PKS yang mengusung Anies-Cak Imin.
“Sangat terbuka kemungkinan pecah kongsi di daerah, karena bangunan koalisi Parpol di pusat dan daerah tidak sama,” kata Sururi kepada RADARBANTEN.CO.ID, Minggu 29 Oktober 2023.
Saat disingung, apakah pecah kongsi yang disebabkan perbedaan Capres-Cawapres ini akan membuat keretakan hubungan diantara para pimpinan daerah, Sururi tidak menampik bahwa potensi itu dapat terjadi.
Walaupun begitu, perihal koalisi yang paling diperhatikan ialah kepentingan di Pemilu tersebut.
“Artinya tidak ada koalisi Parpol yang permanen, jadi meskipun gabungan Parpol mendukung satu cawapres di Pilpres, di Pilgub akan berbeda,”ucapnya.
Ia berpendapat bahwa pada Pilgub Banten sendiri tidak menutup kemungkinan beberapa partai yang tidak berkoalisi di Pilpres akan membuat koalisi baru guna menduduki kursi nomor 1 di Banten itu.
“Meski masih dinamis, koalisi PDIP dan Rano Karno sangat mungkin didukung Parpol dari Demokrat seperti Iti Jayabaya misalnya,” ucapnya.
“Karena koalisi Parpol bukan diikat oleh persamaan ideologis misalnya tetapi karena persamaan kepentingan sehingga sifatnya jangka pendek dan pragmatis,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi











