PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang tengah fokus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang 20 tahun kedepan yakni tahun 2025-245. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pandeglang tahun 2025-2045 melibatkan semua stakeholder di Kabupaten Pandeglang.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang Sutoto, penyusunan RPJPD ini harus disesuaikan dengan potensi daerah.

“Saat ini kita tengah fokus menyusun demi mengawal Pandeglang 20 tahun ke depan menjadi daerah maju berkelanjutan,” katanya kepada RADARBANTEN.CO.ID, Minggu, 5 Mei 2024.

Menjadikan Pandeglang sebagai daerah maju tentunya membutuhkan dukungan dari semua stake holder. Khususnya dukungan dari wakil rakyat serta tumbuhnya investor berinvestasi di Pandeglang.

“Untuk menumbuhkan investasi di Pandeglang maka perlu dilakukan hilirasi SDA. Utamanya hasil pertanian dan perkebunan,” katanya.

Sutoto menegaskan, hilirisasi ini penting agar perekonomian di Kabupaten Pandeglang dapat tumbuh dan berkembang. Serta memperluas lapangan pekerjaan.

“Misalnya saja hasil pertanian melimpah itu kepala tua maupun yang muda itu dibawa ke luar daerah. Nah ke depan kita ingin di Pandeglang dapat dibangun pabrik pengolahan kepala,” katanya.

Oleh karena itu, diungkapkan Sutoto, pada saat ini pihaknya tengah fokus mendorong tiga sektor dalam rangka mewujudkan Pandeglang menjadi daerah maju berkelanjutan. Tiga sektor itu yakni mengembangkan Agrobisnis, pariwisata dan pendidikan.

“Untuk pendidikan ini bukan dalam artian sekolah formal. Tapi mengembangkan pendidikan di pondok pesantren,” katanya.

Perlu diketahui secara bersama, santriwan dan santriwati yang saat ini menimba ilmu di pesantren itu sebagian besar warga dari luar daerah. Kalau warga setempatnya paling banyak hanya 10 persen.

“Banyaknya orang dari luar,” katanya.

Banyaknya tamu dari luar ini membuka potensi peluang usaha bagi warga setempat. Misalnya membuatkan cenderamata atau pun oleh-oleh khas Pandeglang.

“Bisa juga nanti di dekat lingkungan pesantren membuka usaha kuliner maupun wisma. Seperti halnya sudah berjalan itu di Indramayu, terus di Bogor dan di Ponpes Aa Gym,” katanya.

Jadi, di sana itu, dengan adanya banyak tamu wali santri mendatangkan berkah bagi warga setempat.

“Nah potensi ini yang akan dikembangkan di Kabupaten Pandeglang. Kita buat terobosan baru,” katanya.

Di Pandeglang ini, diungkapkan Sutoto, banyak ponpes besar dan banyak santrinya dari luar kota. Misalnya saja ponpes di perbatasan Pandeglang-Lebak.

“Di situ terhadap ponpes besar dan kenapa tidak kita buatkan seperti rest area. Sehingga akan banyak orang singgah dan itu akan mendorong usaha pada UMKM di Pandeglang,” katanya.

Jadi, Sutoto mengatakan, lingkungan pondok pesantren menjadi pusat perekonomian baru yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat di Kabupaten Pandeglang.

“Jadi kita dari Bappeda memasukan hal itu dalam RPJPD. Karena nanti kita akan mendorong agar hal itu bisa diwujudkan dengan membangun kolaborasi warga setempat dengan pengelola pesantren untuk membuat usaha cindera mata, kuliner atau hal lain untuk kemajuan Pandeglang,” katanya.

Selain itu, perlu juga hilirisasi sektor perikanan. Hasil perikanan Pandeglang saat ini masih banyak di bawa ke luar daerah.

“Kedepan kita juga ingin menarik investor bangun pabrik olahan ikan di Pandeglang. Karena kan kita sudah tetapkan lima kecamatan sebagai kawasan industri untuk itu kita terus pacu investor untuk berinvestasi di Pandeglang,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita, mengatakan RPJPD ini merupakan hasil masukan dari berbagai elemen masyarakat Pandeglang.

“RPJPD ini akan menjadi pedoman selama 20 tahun kedepan. Saya ingin yang terbaik yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Poin penting dalam RPJPD itu banyak. Diantaranya menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran.

“Ya agar masyarakat bisa sejahtera. Ya harus ada investor, iklim investasi yang sehat dan payung hukumnya jelas,” katanya.

Lalu melaksanakan program-program yang kerakyatan. Jadi kegiatan jangan hanya di OPD di kabupaten saja tapi juga program kerakyatan.

“Bantu permodalan UMKM, bimbingan teknis, pelatihan skill untuk kaum muda. Dan bagaimana caranya supaya konektivitas jalan tol nyambung nih,” katanya.

Jadi, jalan tol dari mulai Jakarta, ke Serang, ke Pandeglang dan ke Lebak tembus sampai ke Cipanas, Jawa Barat. Konektivitas jalan Tol Itu menjadi usulan dalam RPJPD.

“Lalu bagaimana tambang, eksploitasi pasir, tapi jangan juga tidak merusak lingkungan yang ada. Karena dampak lingkungan ini bermasalah buat anak cucu kita, jadi ada lokasi khusus hasil kajian lingkungan hidup strategis,” katanya.

Jadi masih banyak hal lain yang masuk dalam RPJPD. Khususnya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita buat embung pertanian dari hulu ke hilir. Sehingga kita jualnya sudah beras bukan lagi gabah,” katanya.

Lalu sektor perikanan didorong agar bisa mendistribusikan ke restoran-restoran besar, ke Jabodetabek.

“Kenapa kita tidak pegang kendali pasar itu. Trus kita juga masuk daerah rawan bencana, namun jangan sampai ditakut-takuti tapi diajak untuk bisa beradaptasi dengan ancaman itu,” katanya.

Reporter : Purnama Irawan
Editor : Aas Arbi