SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Ahmad Sururi menyebut politik anggaran belum berpihak untuk desa di Banten.
Desa menjadi daerah otonom yang disebut sebagai pondasi pembangunan yang langsung bersentuhan dengan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, keberpihakan anggaran pembangunan untuk desa-desa di Banten masihlah sangat rendah.
Suhri mengatakan, politik anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daeraj (APBD) Provinsi Banten masih sangat jauh berpihak kepada pembangunan desa di Banten. Desa-desa sendiri saat ini hanyalah mengandalkan pembangunannya dari Dana Desa yang berasal dari APBN. Tidak heran, banyak desa di Banten yang masih jauh tertinggal.
“Politik anggaran dari Pemprov Banten masihlah sangat rendah. Disini bantuan Pemprov belum optimal, dan jauh dari harapan politik anggaran,” kata Sururi kepada Radar Banten, Selasa 11 Juni 2024.
Ia pun menanggapi visi dari Ketua DPD Gerindra Banten Andra Soni yang ingin Banten Maju dengan cara membangun desa yang berkedaulat. Katanya, visi itu sangatlah bagus jika diterapkan, tidak hanya janji manis belaka.
“Sepakat, bahwa memang salah satu pencapaian terbaik menurut saya konteks Gubernur itu mesti membangun desa sebagai pusat pondasi pembangunan di Banten. Yang terpenting bukan wacana saja,” katanya.
Katanya, seorang Gubernur Banten kedepan harus dapat memberikan perhatian khususnya politik anggaran yang berpihak terhadap pembangunan di desa-desa. Politik anggaran itu juga tentunya harus diiringi oleh pengawasan yang ketat agar anggaran yang dikucurkan dapat digunakan sesuai dengan harapan.
Sururi tidak memungkiri, saat ini pengawasan terhadap penggunaan anggaran di desa masihlah sangat ‘liar’. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kepala desa di Banten yang terjerat kasus korupsi karena menggunakan anggaran desa secara tidak bijak bahkan untuk kepentingan pribadinya sendiri.
“Gubernur nanti tidak hanya mensupport, namun juga mengawasi, memerhatikan dan membina desa secara langsung dengan banyak turun ke lapangan. Tidak hanya mengurusi birokrasi dari balik meja, tapi turun langsung ke lapangan. Karena kita ketahui saat ini pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa ini masih sangat rendah sehingga banyak kebocoran-kebocoran anggaran,” ungkapnya.
Dosen pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini meyakini jika politik anggaran dilakukan dengan baik, juga diawasi secara ketat maka akan dapat menggali berbagai potensi di desa yang bersangkutan sehingga Banten bisa maju dari desa.
“Tentu desa kaya, maka Provinsi juga kaya,” pungkasnya. (*)
Editor: Bayu Mulyana
