SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun 2024 ini menganggarkan Rp85,76 milliar anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Banten untuk pembebasan lahan. Namun sayangnya, hingga pertengahan tahun ini serapan anggaran itu masih rendah yakni hanya 5,85 persen.
Hal itu membuat Anggota DPRD Banten dari Fraksi NasDem Ali Nurdin geram. Ia mengaku aneh mengapa serapan anggaran untuk pembebasan lahan itu masihlah sangat rendah.
“Serapan anggaran itu harusnya sesuai tahapan dalam tahun yang sama, dan menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan atau SILPA yang besar,” kata Ali kepada Radar Banten, Senin 24 Juni 2024.
Ali mengatakan, setiap program kerja sudah diperhitungkan sejak jauh-jauh hari bahkan lebih dari satu tahun. Dengan adanya perhitungan itu, seharusnya realisasi dari program yang direncanakan itu dapat berlangsung sesuai jadwal, termasuk pembebasan lahan dalam kasus ini.
“Jangan sampe anggaran yang sudah disepakati bersama dengan DPRD malah tidak terserap,” katanya.
Menurut Ali yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Banten ini, rencana pembebasan lahan ini sangatlah penting karena menyangkut lanscape Provinsi Banten. Ia pun berharap, Pemprov Banten khususnya dinas terkait dapat memaksimalkan serapan anggaran dengan segera melakukan pembebasan lahan seperti apa yang telah direncanakan.
Seperti yang diketahui, anggaran pembebasan lahan itu berada di dua dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Kesehatan Banten. Dua dinas itu berencana melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan dan peningkatan layanan kesehatan.
“Harapan saya sebagai DPRD, pembebasan lahan ini dapat segera dilakukan. Karena ini menyangkut lanscape wajah Banten, yang sangat vital bagi warga Banten,” pungkasnya.
Editor: Abdul Rozak
