LEBAK,RADARBANTEN.CO.ID-Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cilangkahan dan Cibaliung, menjadi isu dan primadona setiap kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Banten. Bahkan dua kandidat kuat bakal calon gubernur (Bacagub) Airin Rachmi Diany dan Andra Soni membahas isu tersebut pada kontestasi Pilgub Banten.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Banten Institute for Governance Studies (BIGS) Ahmad Daelami, mengatakan Isu DOB memang menjadi primadona pada setiap pilkada berlangsung di Banten, tinggal kemudian apakah aktor politik yang berkontestasi mengerti tidak proses terkait pemekaran daerah baru.
“Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, naskah akademik terutama DOB Cilangkahan sudah dilakukan jauh sebelum saat ini, 2 kali dilakukan oleh Untirta di 2006 dan 2013 yang kebetulan saya sebagai asisten peneliti dan peneliti nya adalah Dekan FISIP Untirta saat ini Bapak Leo Agustino, yang kemudian hasilnya adalah “layak” untuk menjadi daerah otonom baru,” ucap Ahmad kepada RADARBANTEN.CO.ID, Kamis 25 Juli 2024.
Ia menjelaskan, isu DOB yang dibahas oleh calon kepala daerah belum sepenuhnya dapat dipahami. Menurutnya konteks DOB erat kaitannya dengan muatan politis sehingga hal tersebut sulit terjadi.
“Kedua, dalam konteks pemekaran wilayah apakah para calon pemimpin kepala daerah memahami bahwa pemekaran wilayah dilakukan guna mendekatkan pelayanan kepada publik, dan hal ini tentunya sudah terpenuhi jika melihat DOB Cilangkahan ataupun Cibaliung. Pemekaran bukan untuk membagi kekuasaan,” ucapnya.
Menurutnya, isu DOD hanya menjadi alat politik setiap kontestasi Pilkada. Bahkan, belajar dari pengalaman sebelumnya, isu hanya digaungkan saja tetapi tidak benar-benar nyata terjadi hingga saat ini.
“Ketiga, proses yang sudah dilakukan setelah penyusunan naskah akademik yang lalu tidak dibarengi dengan pendekatan secara politis dan pengawalan terhadap prosesnya pada tingkatan pusat, sehingga akhirnya tidak terjadi pemekaran seperti yang diinginkan, terlihat pemimpin sebelumnya “hanya” menjadikan isu DOB sebagat alat politik,” terangnya.
Diketahui, saat ini isu DOB sedang mencuat. Bahkan, ribuan warga Banten Selatan tepatnya Kecamatan Malingping, Bayah dan sekitarnya akan mengelar aksi di Istana Negara dan DPR RI pada 31 Juli 2024 nanti.
Tidak hanya itu, aksi disebut-sebut sudah didukung seluruh kepala desa, aktivis, tokoh dan seluruh masyarakat yang ada di Banten Selatan.
Diungkapkan Ahmad, jangan sampai DOB hanya jadi isu muatan politis, tetapi calon pemimpin mendatang harus benar-benar memperjuangkan DOB tersebut agar terealisasi.
“Menjadi isu yang akan diperjuangkan ketika kemudian para cakada (calon kepala daerah) yang ada melihat proses yang ada secara runtut dan memperhatikan regulasi terbaru dari pusat terkait hal ini, jangan sampai juga masyarakat dijanjikan dengan langkah teknis yang terstruktur dan sistematis tetapi kemudian terbentur oleh regulasi moratorium DOB seperti yang lalu,” tandasnya. (*)
Reporter: Nurandi
Editor: Agung S Pambudi
