TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Direktur Visi Nusantara, Subandi Misbah, menilai jika mundurnya Airlangga akan berpengaruh terhadap rekomendasi pasangan bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada serentak 2024 di Banten dan Kota Tangerang.
Subandi Misbah menjelaskan, mundurnya Airlangga Hartarto sudah hampir dipastikan ini soal politik jelang Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
“Jadi, kemunduran yang begitu mendadak publik menilai bahwa ini lantaran prahara Pilkada. Nah, kaitannya dengan ketua umum soal Pilkada adalah rekomendasi.
Itu artinya, kemunduran Airlangga patut dicurigai persoalan rekomendasi,” ujarnya, Senin, 12 Agustus 2024.
Subandi mengatakan, dengan mundurnya Airlangga akan berimbas pada rekomendasi pasangan bakal calon yang kemungkinan besar akan ditinjau ulang.
“Saya yakin beberapa provinsi yang ada di Indonesia, rekomendasi itu akan ditinjau ulang. Salah satunya bisa saja Banten. Yang paling memungkinkan untuk ditinjau ulang ini kan Banten,” tambahnya.
Subandi mengatakan, alasan rekomendasi bakal calon kepala daerah di Banten akan ditinjau ulang karena menjadi ground battle-nya (medan pertempuran) Pilkada di Indonesia. Selain Jakarta, yakni Banten.
Subandi mencontohkan, bakal calon Walikota Tangerang yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, Sachrudin, yang pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu, mendapat rekomendasi DPP Partai Golkar untuk berpasangangan dengan Maryono Hasan di Pilkada Kota Tangerang 2024. Rekomendasi tersebut dapat dibatalkan dan ditinjau kembali oleh Ketua Umum Golkar yang baru.
“Dalam perspektif hukum (rekomendasi) berlaku, tapi bisa dibatalkan oleh ketua umum baru. Ketua umum baru punya perspektif lain tentunya. Lobby-lobby setiap ketua umum kan berbeda-beda.
Jadi, beberapa rekomendasi yang sudah diturunkan di Banten bisa saja dievaluasi ulang oleh ketua yang baru,” tambahnya.
Subandi mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar yang baru bisa saja membatalkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
“Rekomendasi yang ada bisa dibatalkan oleh rekomendasi yang baru. Dan yang digunakan adalah rekomendasi yang selanjutnya, yang paling anyar.
Kalau ketua umum mengeluarkan rekomendasi terbaru nanti, misalnya mengeluarkan, artinya membatalkan yang lama. Dan itu mungkin terjadi di Banten,” imbuhnya.
“Ini kan perperangan, ini kan bukan di Kalimantan, bukan di Salawesi, bukan di Sumatera, tetapi perperangan itu ada di Jawa. Jadi peta politik pasti berubah. Lain pimpinan, lain kebijakan. Itu sudah hukum alam di politik Indonesia,” katanya.
Menurutnya, jawaban Sachrudin yang menyebut rekomendasi tidak berubah pasca mundurnya Airlangga Hartarto merupakan sebuah reaksi kehawatiran dari kader internal Golkar.
“Saya melihat pak Sahrudin ini reaktif ya.
Melihat dari reaksi yang berlebihan dari Sachrudin, nampaknya ini ada kegalauan bahwa rezim baru di Golkar ini bisa saja tidak berpihak padanya,” imbuhnya.
“Itu artinya, kalau seandainya Sachrudin tidak bisa melakukan komunikasi politik dengan rezim yang baru, bisa saja rekomendasi turun ke orang lain. Saya melihat kader Golkar di Kota Tangerang agak sulit mencari kader Golkar,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang, Sachrudin, menyebut jika mundurnya Airlangga Hartatro tidak berpengaruh terhadap rekomendasi pasangam bakal calon Walikota Tangerang yang sudah ia kantongi. (*)
Editor: Agus Priwandono
