SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Belanja daerah Pemprov Banten dirancang naik Rp 437,661 miliar.
Semula, belanja daerah pada APBD murni Tahun Anggaran (TA) 2024 sejumlah Rp 11,866 triliun. Sedangkan, pada Rancangan Perubahan APBD menjadi Rp 12,303 triliun atau meningkat 3,69 persen.
RelatedPosts
Dalam Rancangan Raperda Perubahan APBD, ada lima pos belanja daerah yang bertambah dibandingkan APBD murni.
Pertama, belanja barang dan jasa bertambah Rp 367,49 miliar dari Rp 3,56 triliun menjadi Rp 3,93 triliun.
Kedua, belanja hibah bertambah Rp 1,82 miliar dari Rp 968,65 miliar menjadi Rp 970,47 miliar.
Ketiga, belanja peralatan dan mesin bertambah Rp 77,2 miliar dari Rp 268,03 miliar menjadi Rp 345,23 miliar.
Keempat, belanja modal aset tetap lainnya bertambah Rp 496,24 juta dari Rp 34,74 miliar menjadi Rp 35,23 miliar.
Kelima, belanja modal aset lainnya bertambah Rp 1,82 miliar dari Rp 2,15 miliar menjadi Rp 3,98 miliar.
Sedangkan, pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Banten TA 2024 diprediksi bertambah Rp 609,284 miliar.
Semula pada APBD TA 2024 sebesar Rp 11,746 triliun, naik 5,19 persen menjadi Rp 12,355 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, bertambahnya belanja peralatan dan mesin diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan. Salah satunya adalah persiapan untuk fasilitasi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Banten definitif.
“Kemudian ada penambahan 15 orang Anggota DPRD Provinsi Banten. Salah satunya itu,” ujar Rina, Selasa, 27 Agustus 2024.
Kata dia, persiapan sarana dan prasarana itu bukan hanya kendaraan dinas (randis).
Rina menjelaskan, Sekretariat DPRD Provinsi Banten berencana membeli sejumlah randis untuk menggantikan randis yang dilelang tahun ini.
“Diganti untuk itu,” tuturnya.
Namun, pengadaan itu bukan untuk Pimpinan DPRD, tetapi anggota.
“Sudah dianggap cukup dengan fasilitas yang ada,” ujar mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan, belanja daerah pada Perubahan APBD untuk beberapa daya dukung kinerja perangkat daerah. Apalagi, jumlah Anggota DPRD bertambah 15 orang menjadi 100 orang.
“Jadi ada beberapa penyesuaian,” ujarnya.
Untuk Gubernur dan Wagub Banten terpilih, ia mengaku, direncanakan bakal dilantik pada 7 Februari 2025. Lantaran, keduanya akan langsung bekerja pada Februari 2025 nanti, maka Pemprov Banten menyiapkan randis untuk Gubernur dan Wagub.
“Yang tahap awal ini (pengadaannya) satu,” ujar Al.
Sedangkan, untuk randis pendukung kepala daerah yang baru nanti, Al mengaku, masih ada randis yang digunakannya saat ini.
“Ada beberapa pendukung kan, seperti yang saya pakai kan masih bisa digunakan. Tapi ya itu selanjutnya lah bagaimana pak Gubernur atau ibu Gubernur nanti, siapa saja yang menjadi kepala daerah, dalam rangka daya dukung untuk pelaksanaan tugasnya. Tapi kita mempersiapkan itu, yang kita yakini agar kinerjanya maksimal, segala kebutuhannya dipersiapkan,” terangnya.
Di samping itu, ia mengatakan, ada hal teknis di OPD menyesuaikan ke mandatori. Misalnya, dalam rangka penanganan stunting, ada usulan untuk seragam posyandu lebih kepada penyesuaian kelengkapan sebagai daya dukung. Pada Perubahan APBD, bukan membuat program baru.
“Semua daya dukungnya untuk yang sudah ada,” tegasnya. (*)
Editor: Agus Priwandono
