SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sejak pembayaran pajak dan retribusi menerapkan digitalisasi, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumedang bertambah hingga 40 persen. Melihat geliat itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten bersama seluruh pemerintah daerah (pemda) yang ada di Banten untuk mereplikasi program yang ada di Pemkab Sumedang.
Sekda Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati mengatakan, Kabupaten Sumedang masuk ke dalam kategori best practice terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Mudah-mudahan sedikit ada manfaat bagi Pemerintah di Banten. Ada hal-hal yang bisa di-sharekan baik itu aplikasi maupun proses bisnis yang telah kita lakukan di Kabupaten Sumedang,” ujar Tuti usai sharing experience dengan Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten beserta Perwakilan pemda di Banten di Puspemkab Sumedang, Jumat, 1 November 2024.
Tuti mengaku saat ini APBD Kabupaten Sumedang yakni Rp3,1 triliun. Untuk menerapkan pembayaran digitalisasi, pihaknya mengeluarkan anggaran sekira 10 sampai 15 persen. Tapi hasilnya, ia mengungkapkan, pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal digitalisasi bisa meningkatkan PAD hingga 40 persen lebih. Saat ini, PAD Kabupaten Sumedang yakni sebesar Rp663 miliar. “Itu ada peningkatan signifikan, dari sebelum digital dengan sesudah,” tegasnya.
Tuti mengungkapkan, saat pembayaran pajak dan retribusi masih manual. “Waktu manual kan sering kali ada, ya namanya manusia ya. Ada kebocoran-kebocoran. Nah ternyata setelah menerapkan online ini sekitar 40 persen ini meningkat dan lebih cepat gitu, lebih cepat terekam oleh kita,” ungkap Tuti.
Selain itu, lanjutnya, dengan penerapan digitalisasi pihaknya dapat melacak wajib pajak yang belum membayar pajak. “Kita lihat seperti hotel, restoran, dan sebagainya kalau dulu konvensional bayar sendiri kan kadang lupa lah gitu dan sebagainya kalau sekarang dari sisi pengendalian dan evaluasi pajaknya lebih terkontrol,” tutudnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Ameriza M Moesa mengatakan, berdasarkan paparan yang diberikan Pemkab Sumedang, ada beberapa inside. Pertama, bahwa data itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk proses pengambilan kebijakan.
“Mungkin saya menggarisbawahi. Mudah-mudahan ini menjadi inside bagi seluruh pemerintah kabupaten kota di Banten agar semakin baik dalam pengolahan data karena data itu, kalau di dalam instan digital itu adalah the new oil-nya itu kalau zaman dulu itu adalah minyak BBM sekarang ini apa minyaknya adalah data itu yang udah dikelola oleh Kabupaten Sumedang dan yang kedua dari sisi penerapan kami juga sangat terkesan dengan penggunaan command center,” terangnya.
Namun, kata dia, datanya harus dimenej dengan baik. Setelah itu, yang tak kalah penting adalah data itu terintegrasi. Kalau datanya sudah diterminasi yang baik, ia mengaku Jika pemerintah kabupaten kota di Banten ingin mereplikasi.
Editor: Aas Arbi
